Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan penerapan peran koordinasi dan/atau subkoordinasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 94 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab, Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2023/NO.38, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, maka dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, setiap instansi
pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disingkat SKJ adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Jabatan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang professional, bermartabat dan memberikan pedoman terhadap sikap,
tingkah laku dan bertindak dalam pelaksanaan tegas dan pergaulan di masyarakat sesuai kode etik dan kode perilaku perlu bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 22 (dua puluh dua) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Nilai Dasar ASN, Kode Etik Dan Standar Perilaku Kerja; Penerapan Dan Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku ASN; Majelis; Sanksi Moral Dan Tindakan Administratif; Pemantauan Pelaksanaan Nilai Dasar (Core Values) Dan Pedoman Perilaku ASN; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Lamp X
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 37 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada DInas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan,
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022;
Peraturan Bupati mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah melalui mekanisme Mutasi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang efektif;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2019;
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN; PERENCANAAN MUTASI; PERSYARATAN MUTASI; JENIS MUTASI; PROSEDUR MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR; TIM PENILAI KINERJA MUTASI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2023
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2023/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DInas Kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dians Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas No 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas
17 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kutai Timur No. 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
badan - kepegawaian - sumber daya manusia - PENGEMBANGAN - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2023/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kutim No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutim No. 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan penerapan peran koordinasi dan/atau subkoordinasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 94 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab, Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas dan bermoral serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu pengaturan tentang disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan disiplin Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik pada setiap instansi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewajiban dan larangan;
b. Hukuman Disiplin PNS;
c. Hukuman Disiplin PPPK;
d. Pejabat Yang Berwenang Menghukum; dan
e. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, dan berlakunya hukuman disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 36 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
Mengubah
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan,
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
