DESA DAN KELURAHAN - PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2000/No. 228
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa dan Kelutahan ;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Perawran Pemerintah Nomor 16 Tabun 1976; Peraturan Pemcrintab Nomor 69 Tabun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, nama lembaga kemasyarakatan, mekanisme pembentukan, susunan organisasi dan masa bakti, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, hak, wewenang dan kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000
peraturan daerah - anggaran pendapatan dan belanja desa
2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2000/No.15
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah desa agar mencapai daya guna, maka sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1909 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Tata Usaha dan Pengelolaan Keuangan Desa; Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Petugas Bendaharawan Desa; Perubahan Anggaran; Perhitungan Anggaran Desa; Tata Cara dan Bentuk Pertanggung Jawaban Keuangan Desa; Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2000.
26 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Antar Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Desa, Desa dapat melakukan Kerjasarna Antar Desa; bahwa dalam rangka rneningkatkan ekonomi,
Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber
Pendapatan Asli Desa dapat saling bantu
membantu dengan rnernanfaatkan kelebihan
masing - masing melalui Kerjasama Antar
Desa; bahwa Kerjasama Antar Desa sebagaimana - dimaksud di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 02/KTPS-DPRD/1999
Tujuan Kerjasama; Bentuk Kerjasama; Obyek Kerjasama; Badan Kerjasama; Tatacara Kerjasama; Perubahan, Penundaan Atau Pembatalan Kerjasama; Biaya Pelaksanaan Kerjasama; Penyelesaian Perselisihan; Keterlibatan BPD Dalam Kerjasama; Pemberdayaan Aatau Bimbingan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
32 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Antar Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan, maka Desa-Desa dalam wilayah
Kabupaten Banyumas dapat mengadakan
Kerjasama antar Desa; bahwa sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang
Nomor 22 Tuhun 1999 tentang Pemerintaban
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai
Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan kerjasama, bentuk kerjasama, obyek kerjasama, sekretariat badan kerjasama, tata cara kerjasama, perubahan, penundaan datau pembatalan kerjasama, biaya pelaksanaan kerjasama, penyelesaian perselisihan, pemberdayaan, bimbingan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2000.
20 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tcntang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
Peraturan Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1981 dicabut.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tala Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dah Kepala Dusun, disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/95/1983 diundangkan tanggal 6 September 1983 Seri D Nomor 9 dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64- Tahun 1999;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang persyaratan calon perangat desa, tata cara pencalonan dan pengangkatan perangkat desa, biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa, masa kerja perangkat desa, pelaksanaan tugas perangkat desa, alih tugas kepala urusan, pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa, penyidikan terhadap perangkat desa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
