Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimipinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Dasar hukum peraturan tersebut Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimipinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
17 halaman; 4 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan adalah: bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, sepanjang menyangkut hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang perlu diubah sesuai dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Dasar hukum peraturan adalah: UUD 1945; UU 17/2003; UU 39/2003; UU 1/2004; UU 33/2004; UU 9/2010; UU 23/2010; PP 20/2001; PP 24/2004; PP 58/2005 dan PP 18/2017
Materi poko yang diatur dalam peraturan adalah: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.28 Tahun 2007; Permendagri No.60 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014 ;Perda Kabupaten Mamuju Utara No.16 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.28.a Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.39 Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.40 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Mamuju Utara No.2 Tahun 2013.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan.
ABSTRAK:
bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna
memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Komposisi Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng; dan
3. Dalam hal terjadi perubahan kondisi keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.07/2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang pajak, nama pajak, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara penghitungan dan masa pajak, pemungutan pajak, retribusi, nama retribusi, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, dasar pengenaan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan tarif retribusi, pemungutan retribusi, wilayah pemungutan pajak dan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang pajak dan retribusi yang kedaluwarsa, pembukuan dan pemeriksaan, sanksi, peninjuan tarif, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 26 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 26); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 27 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 27); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 28 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 28); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 29 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 29); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 30); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 53 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 31); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 32); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 33); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 34); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 35); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 36); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 37 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 37); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 38); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 39); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 40); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 41); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 42); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 43); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 44); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 45 Tahun 2001tentang Retribusi Usaha Perikanan dan Jasa Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 45); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 46); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 47); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 48); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 49 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 49); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 53 Tahun 2001 tentang Pajak Pengembalian dan Pengelohan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 53); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 54); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 55 Tahun 2001 tentang Pajak Pemanfaatan Hasil-Hasil Pohon Kelapa dan Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 No. 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 55); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Kartu Kepemilikan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 84); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 85); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi dan Hasil-Hasil Produksi Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 87); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 88); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 89); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 90); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pemilikan Alat dan Mesin Bidang Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2003 No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 95); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penimbunan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2003 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 96); Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo No. 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 141 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Surat Penyediaan Dana dan Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197, Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Surat Penyediaan Dana dan Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016
BABI Ketentuan Umum
BAB II Pengelompokan SPD
BAB III UP dan TU
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017
desa - TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 402
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan walikota ini antara lain dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan Desa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur
tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tidore Kepulauan.
Dasar hukum peraturan walikota ini terdiri dari UU No.1 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.43 Tahun 2014, Pemendagri No.113 Tahun 2014, Pemendagri No.114 Tahun 2014.
Peraturan walikota ini diatur tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa di kota tidore kepulauan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur tentang Ketentuan umum; Maksud,tujuan,sasaran,dan prinsip; Formula alokasi, perhitungan dan penetapan besaran ADD; Pengorhanisasian; Penggunaan, alur kegiatan dan penatausahaan ADD; Tata cara pengadaan barang/jasa; Pemantauan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; Pembinaan, pengawasan dan evaluasi ADD; Sanksi; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
26 Halaman.
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. 6, BN 2021/ NO 258; https://jdih.ppatk.go.id/ : 18 HLM
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi GOAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
