Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.447 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017

Akuntan Beregister

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara

Download :
216_PMK.01_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.01/2021

Tata Cara Penyetaraan Jabatan dalam rangka Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
220_PMK.01_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.01/2020

Aktuaris

Asuransi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 137/PMK,01/2016 tentang Aktuaris

Download :
227_PMK.01_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.01/2020

Pedoman Penghitungan Dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Keuangan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 205/PMK.01/2016 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
37_PMK.01_2020.pdf

Abstrak

JABATAN FUNGSIONAL - KEMENTERIAN KEUANGAN - PENGUSULAN

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 37/PMK.01/2020, BN. 2020/NO. 381, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 34 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman Penghitungan Dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Keuangan

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya perubahan metode dalam melakukan penghitungan kebutuhan jumlah jabatan fungsional dan untuk mengakomodir kebutuhan unit organisasi dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian Keuangan denganmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, PP 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.58), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), PP 68 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.203), Permenkeu RI 175/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No.1756).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Penghitungan Kebutuhan JF dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan organisasi, rencana strategis organisasi, dan dinamika/perkembangan organisasi. Kebutuhan JF untuk 5 (lima) tahun diambil berdasarkan hasil penghitungan proyeksi Kebutuhan JF optimum untuk dapat menyelesaikan proyeksi beban kerja per tahun selama 5 (lima) tahun. Hasil penghitungan proyeksi Kebutuhan JF optimum untuk menyelesaikan proyeksi beban kerja per tahun selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari penghitungan beban kerja tertinggi atau dari beban kerja tahun kelima. Dalam hal JF Kemenkeu Pengguna mempunyai pedoman penghitungan Kebutuhan JF yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, penghitungan Kebutuhan JF Kemenkeu Pengguna dapat mengacu pada pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina dengan menggunakan jam kerja efektif yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 2036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
34 HLM, Lampiran halaman 14-34.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
PMK No. 80/PMK.01/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
PMK No. 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
45_PMK.01_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.01/2020

Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
150_PMK.01_2020.pdf

Abstrak

MANAJEMEN EKSEKUTIF – JABATAN ANALIS – KOMITE NASIONAL EKONOMI

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 150/PMK.01/2020, BN.2020/NO.1163, https:jdih.kemenkeu.go.id : 7 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah telah dilakukan perubahan terhadap Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 41); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 73/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 663); Permenkeu RI No. 74/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 664)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terdiri dari ketentuan kedudukan, tugas, syarat jabatan, formasi, pengangkatan, pemberhentian, dan ketentuan peralihan dari jabatan Analis Kebijakan di lingkungan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah untuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkat pegawai baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
-
-
7 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.01/2011

Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PMK Nomor 50 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
PermenPUPR25-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/2/2008 Tahun 2008

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Mencabut :

Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999

Download :
PERMENPAN NOMOR 02 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tahun 2010

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Diubah dengan :

Permenkes No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

Mencabut :

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat sepanjang yang berkaitan dengan perizinan

Download :
Permenkes Nomor HK.02.02-148 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010.