Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.531 peraturan dalam 0,091 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2022

APBD Dana Desa

Abstrak

TATA-CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-RINCIAN-DANA-DESA-SETIAP-DESA-TAHUN-ANGGARAN-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, LD Kab. Jeneponto 2022 No. /TLD No..

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2022

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 01 Tahun 2016; PMK Nomor 49/PMK.07/2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; PMK Nomor 61/PMK.07/2019; Permendagri Nomor 73 Tahun 2020; Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020; Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021; PMK Nomor 190/PMK.07/2021; Perda Kab. Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021; Perbup. Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018; Perbup. Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PENGALOKASIAN DAN BESARAN. BAB V RINCIAN DANA DESA. BAB VI TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN. BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. BAB VIII PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DANA DESA. BAB X PEMBINAAN. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
XVI Bab, 46 Pasal dan Penjelasan (52 halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2021

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2020 No 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 Bupati Kota wajib mengajukan Rancangan Perda Dan Rancangan Perda yang dimaksud merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perda Kab. Tasikmalaya tentang APBD Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2017; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2023

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Download :
2023pd3328003.pdf

Abstrak

Pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara subtantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan: c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
606 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Keempat Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Kelima Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download :
PERBUB NO 3 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PERATURAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2023 (3)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Huruf C. 2 . b angka 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Huruf C. 2. b angka 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023, Huruf C.2.b.4).a).(4).(c), dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021, UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022, UU No 1 Tahun 2022, PP No 30 Tahun 1979, PP No 109 Tahun 2000, PP No 55 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 84 Tahun 2022, Permenkes No 42 Tahun 2022, PERDA Kab Gorontalo No 11 Tahun 2006, PERDA Kab Gorontalo No 2 Tahun 2022, Perbup Gorontalo No 49 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Gorontalo No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo No 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
Terdiri dari 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA_3_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2012

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
ph000702-peraturan-daerah-no-3-tahun-2012.pdf

Abstrak

apbd - perubahan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam tahun anggaran 2012, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Pera tu ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012.
35 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007

Download :
Perbup Jepara Tahun 2007 No 3.pdf

Abstrak

Standarisasi Biaya

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2007/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian kegiatan dan perubahan harga bahan/material di pasaran maka perlu mengubah honorarium dan harga bahan/material yang tercantum dalam buku Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan hasil survey harga dilapangan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Standarisasi harga Kabupaten Jepara serta adanya penyesuaian kegiatan, maka dijumpai beberapa harga dan honorarium yang ada dalam standarisasi perlu disesuaan dengan situasi dan kondisi yang ada; batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteni Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2007.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007 diubah.
24 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016

Download :
PERDA NO. 3 TAHUN 2016.PDF

Abstrak

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. NO. 2016/3, LL KOTA AMBON : 12 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang meriyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Ambon Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2016 ; Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2016; dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 370 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 3 Tahun 2013

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
perda-no-3-2013.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI KAE}UPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belalja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan seteLah tahun anggarar berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daera-h tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahur Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaJa yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NoEor 75, Tambahan Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentarg Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar} Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan b 1 2 q Menimbang : Mengingat )l l€mbaran Negaia Republik lndonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolan darl Tanggung Jawab Keuangan Negara ( l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perancaraan Pembangunan Nasional ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442rl.; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Paja-k Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor So4g);Poraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l€mbararr Negara Republik Indonesia Nomor 52341i 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan da.I! Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terathir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanal Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia I )) Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan L€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbalgan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangar Daerah ( [,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarg Hibah Kepala Daerah ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahal l,embaral Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staldar Pelayanan Minimal ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuargan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( I,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarr Daerah sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaian 2012 (l,emba]aJ] Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor L2l; 24. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOq tentang Pokok-Pokok Pengelolaan f.u^g rgl )) Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2oo9 Nomor 5); ?"J's:H"1?fl,.5lx:1T"*;.r;H#iffi"iilHil'gl:;"ffi 3i"#'#miffn#rirffi '*T Menetapkan 25 a. Pendapatan b. Belanja ...... Talun 2012 Nomor 68);
MEMUTUSKAN : ;B*filgffx}{"3im3fff,x"filBx^"#x#rxfl-l'##,ifi,'5lH?iY,\ii3l'fl.#;Bii:'^* ANGGARAN Pasal L (1) Pertanggungiawabal petaksanaarr APBD berupa laporan keuangan memuat : a. l.,aporan realisasi anggaran ; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; dan ,r, :r",X?;Hr1*"fifrffi-fl**"ud pada ayat (1) dilampiri dengan l,aporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangar badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasaf 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimal<sud datam Pasal t hurul a, Tahun Anggaran Rp. 692. 4 42.569.a8a'29 676. .955. 5a qi 2012 sebagai berikut : ) Surplus/defrcit ......... c.Pembiayaan ............. - Penerimaan ........,. . - Pengeluaran ............ Surplus/Delisit ..... .. d. Sisa Lebih Perhitungan Rp. 103.229.013.106,70 Rp. 14.046.7 39 -372,OO Rp 16.177.6t4.630,29 Rp. a9.1a2.27 3.734,7 O Rp. 105.359.888.364,99 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi anggaral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.28.760.558.833,71 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggafan Pendapatan setelah Perubahan P.p.721.2O3.12a,722,OO b. Realisasi Rp- 692.442-569.a9a,29 Selisih lebih/ (kurang) Rp 28.760.558.833,7 r (2) Selisih anggaran dengan realisasi belarja sejumlah Rp.84.a22.676.291,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah Perubaharl Rp. 761.087.631,549,00 b. Realisasi Rp. 676.264.955.258,00 Selisih lebih/(kurang) Rp a4.822.67 6.291.00 (3) Selisih anggarar dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp.23.706.888.196,71 dengan rinciaa sebagai berikut: a. Surplus/deficit setelal perubalan Rp.(39.88a.5O2.827,00) b. Realisasi Rp. L6.177.5L4.63O,29 ,,r Selisih lebih/(kurang) R ,.rrrr"r""r*,^{i ) .\ (4) selisih ) anggaran dengan .ealisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.gr.47l.638,7odengan rincian sebagai berikut a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan b. Realisasi /<r c\^,j ., selisih iebih/(kurand Rp. (97.471.63s,o0) t", #:H, anggaran dengan rearisasi pengeluara.n pembiayaan sejumlah Rp.81.241.oo0,oo dengan rincian sebagai a' Anggaran Pengeluaran setelal perubahan Rp. 16.788.965.75 1,oo b. Realisasi serisihrebih/(kumn ,t Yf!!!73Prorrr*rr,* (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejurdah RP.2.839.69A.O17,7O dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto aetelah perubahal Rp.86.342.575.717,O0 b Realisasi R!.49.142.273.734 .70 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (2.839.698.O17,70) Pasal 4 Neraca- sebagaimana dimaksud pada pasal I huruf b per 3t Desember Tahun 2012, sebagai berikut a. Jumlah asset Rp. 103. 131.541.468,0O Rp. 103.229.O13.106,7O Rp. 2.08r.384.372563,38 Rp. 26.232.557.666,00 Rp. 2.055.151.814.497,34 b. Jumhh kewajiban c. Jumlah ekuitas dara Pasal 5 i:::ffi"."fr,f';"if35tr#tr*,ffii:.?" daram pasar t huruf c, untuk tahun yans terakhir sampai dengan 31 ) a. Sa-ldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 b. Arus kas dari alilivitas operasi c. Arus kas dari a.ktivitas investasi asset non - Keuangan d. Arus kas dari aLtivitas pembiayaan e. Arus kas dari aldivitas non anggaran f. Sa-ldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 20 1 I ) Rp. 106.428.7OO.7O9,0O Rp. 692.442.569.aAA,29 Rp.(228.945.56 l.7O2,OO) Rp (19.595.878.631,OO) Rp. 136.122.996,00 Rp. \Oa.A97 .O27 .472,99 Pasal 6 Catatan atas laporal keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d, tahun anggaran 2O12 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporal keuangan. Pasal 7 Perincian secara kontitatif dalam Neraca dan l,aporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 dan Pasal 5, masih akan mengalami koreksi lebih lanjut sesuai saran dalam LHP BPK-RI Makassar . Pasal 8 Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut pendapatan, belanja dar pembiayaan ; urusan pemerintahan daera-h, organisasi, Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belalja daerah menurut urusan pemerintalan daerah, organisasi, program dan kegiatan : Lampiran L4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerai untuk keselarasan dan keterpaduan urusanE Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a, Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; pemerintal:an daerah dan fungsi dalam keraagka pengelolaan keuangan Negara ; Daftar piutang daerah ; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan darl pengurangan asset tetap daerah ; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai al(hir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun aiggaran berikutnya : Da.ftar dana cadalgan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Pasal 9 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI yang - merupakan bagian tidak terPisahkan dari peraturan daerah ini. { Pasal 1O Ia I;t .iita I a ;;..J ) I:l:ly:r. Iebih lanjut *".,g"-r,.i penjabaran pertanggungiawaba4 Daeratl Kabupaten Luwu Timur diatur da.lam Peraturan Bupati. t,. ) Pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam r,em baran Daerai IGbupaten Luwr Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
98

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.