PEDOMAN BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) Dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan pedoman besaran biaya langsung personil (remuneration) dan biaya langsung non personil (direct reimbursable cost) agar penggunaan jasa konsultansi dapat lebih efisien dan efektif.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Permen PU No. 45/PRT/M/2007, Permen PU No. 43/PRT/M/2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Petunjuk Penyusunan Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012.
12 halaman, 6 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, Catering dan Transportasi Kepada Penyedia Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat serta untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, maka dipandang perlu untuk mengadakan
pemborongan pekerjaan jasa kebersihan, pengamanan, catering
dan transportasi kepada penyedia jasa;
b. bahwa agar pelaksana kegiatan pengadaan pemborongan
pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana
dengan baik, maka perlu mengatur kegiatan tersebut;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
dibentuk Peraturan Walikota Semarang ten tang pengadaan
pemborongan pekerjaan jasa kebersihan, pengamanan, catering
dan transportasi kepada penyedia jasa di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ,ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pengadaan pekerjaan jasa, jenis pekerjaan, prosedur dan pelaksanaan dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2012.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 33 Tahun 2012
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI, TATA CARA PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi, Tata Cara Pengumuman Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, Transparansi, Akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu pengaturan mengenai Organisasi, Tata Cara Pengumuman, dan Pelaksanaan Kontrak pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen PU No. 43/PRT/M/2007, Perka LKPP No. 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, Tugas Dan Kewenangan, Tata Cara Pengumuman Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI, TATA CARA PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
14 halaman, 2 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 26 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru perlu dilakukan perubahan Peraturan
Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Peraturan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/824/SJ dan Nomor IKA/LKPP/03/2012;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2011 Tentan Petunjuk Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 23 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Upah, Bahan, Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia (ABK-SNI) dan Analisa E Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program prasarana Sumber Daya Air, Bangunan Gedung, Perumahan dan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan, perlu disusun Standar Harga Satuan Upah, Bahan, Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia (ABK-SNI) dan Analisa E Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Standar Harga Satuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa; bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup dan kewwenangan ULP, organisasi, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2012.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka
dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa
yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik; bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu pengaturan mengenai
tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat
menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait
dengan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 12 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka
dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa
yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik; bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan
mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana,
jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik,
sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Pemerintah Kata Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, tahapan pengadaan langsung, swakelola, dokumen kontrak, serah terima pekerjaan, pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2012.
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 dicabut.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (LPSE) Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
