Pengelolaan - kinerja - pegawai - aparatur - sipil - negara
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD 2023/54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam angka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
profesional , kompeten dan kompetetif diperlukan upaya
optimalisasi pembinaan y ang menitikberatkan pada
peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai dengan
semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun
kebersamaan dan kolaborasi antar pegawai dalam
pencapaia n tujuan dan sasaran organisasi; bah wa u paya optimalisasi pembinaan sebagaimana di ma ksud
dalam huruf a, dilaksa nakan melalui pengembangan kinerja
Pegawai, pemenuhan Ekspetasi Pimpinan, peningkatan
intensitas dialog kiner a pimpinan dan pegawai dalam
pengelolaan kinerja pegawai , pencapaian kinerja organisasi,serta hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Und ang U ndang Nomor 4 Tahun 1968
tentan g Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah , terakhir de ngan Unda ng U nda ng Nomor 6
T a hun 2023 tentang Penetapan Pera turan Pemeri ntah
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peratura n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nom or 72 Ta hun 2 019 ten tang
Per ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Ata s Pe raturan Pem er int ah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut N omor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah N omor 9
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali
diubah , terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 28
Tahun 202 2 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tenta n g Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228 );
Peraturan bupati ini mengatur tetang ketentuan umum, perencanaan kinerja pegawai, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaaan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, tindak lanjut, sistem informasi kinerja, pengawasan, sistem kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2023
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2023/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
19 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk
memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan mendorong profesionalitas
dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja
Pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam
kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari Kerja dan Jam Kerja, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional ditiadakan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 48 Tahun 2010; Perbup No. 49 Tahun 2010.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dewan Pengawas, Tata Kelola, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 No 53 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id/uploads/product_hukum/file_peraturan/1703912058_Salinan-Perbup-Nomor-53-tentang-Pengadaan-Jasa-Teknis-dan-Administrasi-di-Lingkungan-Pemkab.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Jasa Teknis dan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Jasa Teknis dan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
PP No 38 Tahun 2007 ;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021;
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Probolinggo No 1 Tahun 2022;
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. Perencanaan;
b. Penganggaran;
c. Pelaksanaan;
d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan
Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa dalam rangka menggiatkan penggunaan produk lokal
melalui Pakaian Dinas agar dapat meningkatkan
perekonomian kreatif dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Tegal maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 19
Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020; Keputusan Musyawarah Nasional IX Koprs Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 14 pada Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 5, perubahan ayat (1) Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan ayat (1) Pasal 22, perubahan ayat (2) Pasal 23, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 32, penambahan huruf d, huruf e dan huruf f pada Pasal 33, penambahan ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) pada Pasal 34, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 47, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 50, penambahan huruf h pada ayat (2) Pasal 51, penambahan huruf i pada ayat (3) Pasal 51, perubahan huruf a ayat (3) Pasal 51, penambahan huruf c pada ayat (4) Pasal 51, penghapusan ayat (2) Pasal 53, perubahan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 53, perubahan Pasal 56, perubahan ayat (2) pasal 61, perubahan ayat (1) Pasal 63.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
189 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah yang beragama Islam wajib menunaikan zakat mal berupa pendapatan dan jasa dari penghasilan yang diperoleh. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Timur No. 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Ruang Lingkup; Zakat, Infak, dan Sedekah; Tata Cara Pengumpulan; UPZ; Pendistribusian; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e No. 5 Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021, telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati, berdasarkan Pasal 4 Perda No. 9 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Kepmendagri No. 100-441; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananpublik serta mencapai tujuan organisasi serta tujuan pembangunan daerah perlu dilakukan peningkatan kinerja birokrasi yang profesional melalui pengembangan dan penempatan talenta yang transparan, terukur, adil, dan proporsional dengan berdasarkan pada kualifikasi, potensi, kinerja, serta kedisiplinan aparatur sipil negara.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 14945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) bab dan 31 (tiga puluh satu ) pasal di antaranya ; Ketentuan Umum; Persyaratan Jpt, Jf Dan Ja; Kriteria Penilaian Kandidat Talenta, Bobot Penilaian, Dan Informasi Hasil Penilaian; Mekanisme Rencana Suksesi; Penghargaan; Pemantauan Dan Evaluasi; Sistem Informasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2023
PENGELOLAAN - ZAKAT - INFAK - SEDEKAH - DARI - APARATUR - SIPIL - NEGARA - PEGAWAI - BADAN - USAHA - MILIK - DAERAH - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD 2023/52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Zakat , Infak, Sedekah dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peleksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, unit pengumpul, mekanisme pengumpulan dan pengembangan, koordinasi, monitoring ,evaluasi, dan pelaporan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
