Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan air minum kepada para
pelanggan dan masyarakat, diperlukan adanya biaya
operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum
yang memadai.
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2011 Nomor 4 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 26).
1. Pemakaian air minum oleh pelanggan ditentukan dengan alat ukur berupa
meter air yang dipasang pada tiap –tiap pelanggan. Setiap pemakaian air minum oleh pelanggan dikenakan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku dan tarif air minum berlaku diseluruh wilayah
Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah layanan dari Perusahaan;
2. Besaran tarif air minum untuk Tahun 2018 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.Besaran tarif pada pelanggan kelompok khusus ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 99 Tahun 2022
TARIF PELAYANAN AIR MINUM - PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2022/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari, ketentuan tarif Air Minum sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun
2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, tarif Air Minum ditetapkan
oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah
disetujui Dewan Pengawas;
c. bahwa rencana penyesuaian tarif pelayanan Air Minum
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas
berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Nomor
7/Dewas/08/2022, tanggal 18 Agustus 2022, perihal Hasil
Evaluasi Dewan Pengawas Air Minum Tirta Projotamansari
Kabupaten Bantul;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Pelayanan Air Minum
pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kab. Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan kaidah atau pedoman yang diperlukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan akuntabel. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan kebijakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERBUP No. 85 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prinsip dan tujuan, KPM/pemegang saham, dewan pengawas/komisaris, direksi, auditor eksternal, pengelolaan informasi, keselamatan, kesempatan, kesetaraan kerja dan pelestarian lingkungan, hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders), etika berusaha, anti korupsi dan donasi, program pengenalan BUMD, pengukuran terhadap penerapan GCG, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
30 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jasa Dan Kepariwisataan Jabar (perseroda) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pasar Kreatif Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan RPJMD Tahun 2018-2023, salah satunya diperlukan wadah dan sarana melalui pembangunan Pasar Kreatif untuk menunjang pusat pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 54 Tahun 2017, Pemda Jabar dapat menugaskan BUMD dalam pengembangan Pasar Kreatif untuk mendukung perekonomian daerah dengan memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BUMD. Perseroda merupakan BUMD yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemda Jabar dan mempunyai kesesuaian bidang usaha, sehingga perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu menetapkan Pergub tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pasar Kreatif Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2019; PP No.54 Tahun 2017; Perda No.11 Tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2019; Pergub No.105 Tahun 2020; Pergub No.20 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penugasan, dukungan pemerintah daerah provinsi, kerja sama, pendanaan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 101 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pengembangan usaha ekonomi local perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu tersedianya lembaga ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 .
Tujuan diselenggarakannya BKK-BUMDesa, adalah : meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset Desa; meningkatkan usaha masyarakat; menciptakan peluang dan jaringan pasar; meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
8 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
