Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2004

Pedoman Perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Arsip Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 7 TH 2004.pdf

Abstrak

PEDOMAN - ARSIP

2004

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, LD.2004/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, perlu disusun Pedoman Perawatan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 22 Tahun 1999; PP Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang Pedoman Perawatan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2004.
13 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2004

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_07.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Sumber Daya Air

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
UU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Sumber Daya Air

2004

Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 2004/ No. 32, TLN NO. 4377, LL SETNEG : 55 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan YME yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Selain pemerintah, Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004.
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali.
Penjelasan : 110 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004

Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum Dan Hias Makam

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2004_7 RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN HIAS MAKAM.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2001

Download :
4744PERDA_NO_7_TAHUN_2004.pdf

Abstrak

tempat khusus parkir

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2004/NO.17 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu pendukung aktifitas suatu Badan Usaha yang dapat mempengaruhi kondisi lalulintas di Kota Surakarta, sehingga perlu penataan dan pengawasan serta pendanaan yang memadai guna tercapai lalulintas yang aman, nyaman dan lancar; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan parkir, perijinan, hak dan kewajiban pengelola, petugas parkir dan pengguna jasa parkir, retribusi, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2004.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2001 dicabut.
19 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2004

Penataan Aksesori Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA 7 TAHUN 2004 TTG AKSESORI KOTA JAYAPURA.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2004

Jasa Konstruksi Di Kota Cimahi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
044_Nomor 7 Tahun 2004_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2004

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2004

Terminal Penumpang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1992

Download :
PERDA NO 7 TAHUN 2004 TENTANG TERMINAL PENUMPANG.pdf

Abstrak

TERMINAL PENUMPANG

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2004/NO.30 Seri C Nomor 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Terminal Penumpang

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa tranportasi khususnya terminal dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu di optimalisasikan; bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas jasa tranportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur perlu penataan dan atau optimalisasi; bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam optimalisasi jasa terminal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Penggunaan Tempat Pemberhentian Kendaraan (Terminal) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1992 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu di tinjau kembali dan disesuaikan; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Terminal Penumpang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 2003;
Peratran Daerah ini mengatur tentang fasilitas terminal, wilayah kewenangan terminal, lokasi terminal, pembangunan terminal, penyelenggaraan terminal dan jasa pelayanannya, penyelenggara terminal penumpang, perizinan penggunaan kios terminal penumpang, tata tertib terminal, retribusi terminal, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1992 dicabut.
14 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2004

Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sukamara Tahun Anggaran 2003

APBD

Download :
Perda 7 Tahun 2004.pdf

Abstrak

apbd

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2004/7 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sukamara Tahun Anggaran 2003

ABSTRAK:

Bahwa dalam mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir Tahun Anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2004;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI; BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2004.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2004.