Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Pergub PB Tahun 2015 Nomor 13.pdf

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA BARAT

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang—Undang Nomor45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Undang-Undang 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 32 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur Papua Barat mengatur mengenai standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja provinsi papua barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
47 Halaman

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2013

Standardisasi Dukungan Kesehatan Pasukan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia di Luar Negeri

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Standar/Pedoman

Download :
Permenhan Nomor 13 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 13 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERBUB132014.compressed.pdf

Abstrak

Komunitas intelijen daerah

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lebong tahun 2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan serta keutuhan NKRI Bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI, perli dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah, diperlukan dukungan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 2 Tahun 2002 3. UU No. 3 Tahun 2002 4. UU No. 39 Tahun 2003 5. UU No. 16 Tahun 2004 6. UU No. 32 Tahun 2004 7. UU No. 33 Tahun 2004 8. UU No. 34 Tahun 2004 9. UU No. 12 Tahun 2011 10. PP No. 20 Tahun 1968 11. PP No. 6 Tahun 1988 12. Inpres No. 5 Tahun 2002 13. Permendagri No. 11 Tahun 2006 14. Permendagri No. 12 Tahun 2006 15. Permendagri No. 16 Tahun 2011 16. Permendagri No. 53 Tahun 2011 17. Perda No. 1 Tahun 2008 18. Perbup No. 43 Tahun 2012
Susunan Keanggotaan KOMINDA: Ketua : Bupati Lebong Wakil Ketua : Wakil Bupati Lebong Ketua Pelaksana Harian: Kasat Intel Polres Lebong Sekretaris: Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Lebong Keanggotaan: Unsur Intelijen dari BIN, TNI, Kepolisian, Kejari, Imigrasi Bea dan Cukai dan Unsur Terkait Lainnya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2014.
4

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1961

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2006

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

KOMUNITAS - INTELIJEN - DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2006/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi diri dan peringatan dini di daerah Kabupaten tanjung jabung timur, serta didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profosional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 34 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; Kep.Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003; PERDA No. 26 Tahun 2003
PERBUP ini Mengatur Mengenai Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Meliputi Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah; Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah; Pengawasan dan Pelaporan; Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2006.
3 hlmn

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 1961

Garis Kebijaksanaan Terhadap Pemberontak Dan Gerombolan yang Menyerah

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres No.13 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2016

Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
No. 13 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1953

Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 13 Tahun 2020

Petunjuk Induk Nomor BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 13 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2007

Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keputusan_Presiden_No_14_th_2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.