Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPI Pemerintah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Kaur Nomor 553 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mewujudksn efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaanya;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 20 Tahun 2001
11. PP No. 55 Tahun 2005
12. PP No. 56 Tahun 2005
13. PP No. 58 Tahun 2005
14. PP Np. 65 Tahun 2005
15. PP No. 8 Tahun 2006
16. PP No. 60 Tahun 2008
17. Perpres No. 81 Tahun 2010
18. Permendagri No. 59 Tahun 2007
19. Perda No. 14 Tahun 2016
20. Perbub No. 78 Tahun 2017
Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perda Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;dan bahwa untuk mewujudkan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, perlu disusun suatu Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Benturan Kepentingan, Penanganan Situasi Benturan Kepentingan, Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan, Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan, Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 84 Tahun 2018
Sistem Pengendalian Intern - Standar/Pedoman - Gratifikasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotiosme di Lingkungan Pe,erintah Kabupaten Karimun Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, serta Perbup Karimun No. 29 Th. 2017 sudah tidak sesuai dengan perlu diganti dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman bagi ASN atau penyelenggara negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemda, yang terdiri dari pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, hak dan perlindungan bagi pelapor, dan pembiayaan pelaksanaan PERBUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perbup Karimun No. 29 Th. 2017
15 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 85, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 85 Seri E; https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46417/2022PGJATIM035085.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dungus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dungus;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/ VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Nomeklatur, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dungus;
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
a. tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan pemilik, pengelola, komite, SPI, sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas;
b. pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
c. pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan Rumah Sakit; dan
d. pedoman bagi penyelesaian konflik internal Rumah Sakit.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu Rumah Sakit; dan b. memberikan pelindungan hukum bagi semua pihak yang
berkaitan dengan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Semua Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur yang mengatur mengenai internal Rumah Sakit sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, harus disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 85 Tahun 2022
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu dibentuk pedoman
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Balai Latihan Kerja Satelit
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakmerataan penanganan pengangguran di Kabupaten Wonogiri diperlukan pelatihan sumber daya manusia yang terpadu dan menyeluruh di wilayah kecamatan dan Desa atau kelurahan dengan program Balai Latihan Kerja Satelit;
b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan program Balai Latihan Kerja Satelit yang terarah dan terstruktur duperlukan petunjuk teknis dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan potensi lokal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Balai Latihan Kerja Satelit;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 39 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 31 Tahun 2006, PP Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip-prinsip Pealaksanaan, Penetapan BLK Satelit, Pendekatan, Keterpaduan Program, Komponen Program dan Kegiatan Yang Direncanakan, Mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi, Orientasi Pelaksana, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
