Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan
kesehatan merupakan salah satu urusan Pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah
sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada
masyarakat dan kinerja serta kualitas sumber daya manusia
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Batang, perlu didukung jasa pelayanan; bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sumber dan Besaran Jasa Pelayanan, Penerima dan Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2015 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui penilaian kinerja yang terukur, akuntabel, memberi kepastian hak, meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai melalui pengelolaan kinerja;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan kinerja diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2022; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 30 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengelolaan kinerja pegawai terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025;
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU no.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.13 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.21 Tahun 2021; Peraturan presiden republik indonesia No.111 Tahun 2022; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.70 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No.59 Tahun 2021; Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas No.2 Tahun 2024; Peraturan daerah Prov.Jambi No.11 Tahun 2021; Peraturan daeraj Kab.Merangin No.3 Tahun 2008; Peratuiran Gubernur Jambi No.14 Tahun 2024; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Merangin No.4 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Sistematik Penyusunan RKPD, Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2025,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2024
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penvusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan
Peraturan Bupati
UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2022, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, PP No. 37 Tahun 2023, PP No. 1 Tahun 2024, Perpres No. 59 Tahun 2017, Perpres No. 18 Tahun 2020, Perpres No. 52 Tahun 2023, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permensos No. 9 Tahun 2018,PermenPUPR No. 9/PRT/M/2018, Permendagri No.101 Tahun 2018, Permendagri No.114 Tahun 2018, Permendagri No. 121 Tahun 2018, Permenkes No. 4 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Permendikbud Dikti No. 32 Tahun 2022, Permendagri No. 10 Tahun 2023, Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, Pergub Provinsi lampung No. 55 Tahun 2023, Pergub Provinsi lampung No. 15 Tahun 2023,Perda Pemkab Lampung Tengah No. 03 Tahun 2010, Perda Kab Lampung Tengah No. 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No. 04 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No. 06 Tahun 2023, Perda Kab Lampung Tengah No. 01 Tahun 2024, Perda Kab Lampung Tengah No. 02 Tahun 2024, Perbup Lampung Tengah No. 35 Tahun 2023
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permedikbudristek No. 32 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 55 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 15 Tahun 2024; Perda Lampung Barat No. 1 Tahun 2013; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perda Lampung Barat No. 1 Tahun 2024; Perbup Lampung Barat No. 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
8 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata
kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien, maka perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan
Sawit
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan
pedoman dalam penyelenggaraan program Jamsostek bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, LD Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi
Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 72
Tahun 2019;
Permendagri No. 7 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pandeglang No. 13
Tahun 2021.
idalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Perbub ini mengubah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar belanja,
harga satuan regional, analisis dan/atau standar
teknis sesuai standar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang
mengatur mengenai analisa standar belanja ditetapkan
paling lama tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung
Timur Tahun Anggaran 2025;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2022 Nomor 01);8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2022 Nomor 46).
Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2024/NO.19, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi dan dokumen publik sesuai dengan kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021; Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan dan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data gambar dan suara untuk bahan Informasi Publik. Diatur mengenai ketentuan umum; pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; kedudukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; struktur organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi; tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dan dokumentasi; mekanisme pelayanan informasi publik; klasifikasi informasi publik; tata cara pelayanan keberatan; mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik; pelaporan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
20 Halaman, 3 Lampiran : 6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
