Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2013

Penataan Minimarket Di Kota Bogor

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERATURAN WALIKOTA NO 37 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2006

Tata Cara Pengajuan Rencana Impor Dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1974

Perusahaan Umum Angkasa Pura

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

Mencabut :

PP No. 21 Tahun 1965 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 87)
PP No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran

Download :
PP NO 37 TH 1974.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkumham No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Download :
Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

Permendag No. 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Download :
Permendag Nomor 37 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1994

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Download :
PP No. 37 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 No. 37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah dilakukannya penataan terhadap Pasar Pusat Kota Padang Panjang, maka diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang profesional, sehingga pasar mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota perdagangan dan jasa; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang profesional, perlu adanya pengaturan menjamin kepastian berusaha di Pasar Pusat Kota Padang Panjang untuk mewujudkan pasar rakyat yang kompetitif dan berdaya saing; c. bahwa untuk pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 2. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Bab III Hak dan Kewajiban Pedagang Bab IV Kerjasama Pengelolaan Pasar Pusat Bab V Pengendalian dan Evaluasi Bab VI Pemberdayaan Pasar Pusat Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2018
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2010

Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Di Kota Tasikmalaya

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERWALI NO 37 TH 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2023

Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download :
Perbup Kobar No. 37 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2023/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRAK:

bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Kemudahan Berusaha; 4. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 5. Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
18 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 37 TH 1992.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1974.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.