Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon , Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon perlu memberikan honorarium
kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah,
Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan
Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis
barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 ; 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinana Di Daerah, Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon, Standarisasi Honorarium, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Bupolo
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu; bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis diperlukan pra fasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulanggan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis call
center; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Public Safety Center; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Bupolo.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Public Safety Center 119 Bupolo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staf Khusus; b. bahwa untuk mengangkat Staf Khusus perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014.
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2022
5 Halaman, VIII Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia, Pangan, Pertanian dan Peternakan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
a. bahwa unit pelaksana teknis daerah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai koordinasi pembangunan pertanian dan sinkronisasi pertanian di kecamatan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2009; PERDA No. 5 Tahun 2016.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mappi Nomor 2 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAl(VAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 01
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:
a. bahwa berdaaarkan kctcntuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan
Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tcnta.ng Hak Keuangan
dan Administnlti( Pimpman dan Anggota Dewan Perv,akilan
Rakyat Daerah:
b bahwa berdasarkan beban kerja tenaga ahli rraksi DPRD
Kabupaten Sinjai, Peratura.n Bupati Nomor 3 Tahun 2020
tentang Besara.n Kompcnsasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupeten SinJai. pcrlu
dilakukan pcnyesuaian dan pcrubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud
pada huruf a dan hurur b. perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republlik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesm
Nomor 4286):
3. Undang-Undang Nomor
Tahun 2004
ten tang
Perbendaharaan
....... {Lemba.ran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor
s. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
4 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011
ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234). sebagmmnnn drubah beberapa kah terakhir- dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Rcpubhk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
801 );
5 Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rak)at, Dewan Pcrwakilan Rakyat,
Dewan Pcrwakllan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor
182. Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5568)
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-1
tentang
Pemerintnhan Dnerah
jl.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah
diubah beberapa kah, terakhir dengan Undang·Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Crpta Kerja (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2-15,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6573)
7. Undang-Ifndang Nomor 30 Tahun 2014
tentang
Administrasi Pemcrintahan (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lemba.ran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang·Undang
Nomor 11 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja (Lembaran
Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor
65731:
8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang Hubungan
Kcuangan Antara Pemcrinta.h Pusat dan Pemenntahan
Daemh (Lembamn Negara Republtk Indonesia Tahun 2022
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44381:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peracuran Pe:merintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tcrub Dewan Per....akilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang
Pengelo\aan Keuangan Daerah (Lcmba.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Daerah
(Berita Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknia Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
8113);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Smjai Nomor 93),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 152);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrati( Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjru Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 102):
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tcntang Pokok
Pokok Pengclolaan Kcuangan Daerah Kabupaten Smjai
(Lembaran Dacrah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sinjai Nomor
162);
17. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2022 tenta.ng Anggaran
Pendaµ.atan dan Belanja Oacrah Kabuµ.atcn Sinjai Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten SinJai Tahun
2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Smjai Nomor 183.);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor I Tahun 2018 tcntang Peraturan Tata Tcrtib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sinjai
&ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Sinjai Nomor I
Tahun 2020 tcntang Perubahan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sinjai Nomor I
Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib;
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Ternang Besaran
Kompensasi Tenaga Ahli Frakai Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Smja.J (Berita Daerah Kabupatcn Sinjai
Tahun 2020 Nomor 3);
PASAL I : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tcntang Besaran Kompensaai Tenaga
Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Serta Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 31
PASAL 5 : Beaaran kompensasi Tcnap Ahli Frakai DPRD diberikan be:rdasarkan
pada asas kepatutan, kcwajanm dan aaas rasionalitaa dcngan
memperhatikan standar keahlian, prinsip enfisiensi dan sesuai dengan
kcmampuan keuangan dacrah.
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 321 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 59 - 2022 - TATA - KELOLA - COMMAND - CENTER - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 321, BD 2022/321
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan command center dilaksanakan secara terpadu, terencana, terarah, akuntabilitas serta berdaya guna sehingga dapat memberikan layanan sesuai dengan prinsip dasar pelayanan. Pengelolaan command center yang diatur dalam Perbup Nomor 59 Tahun 2022 belum dapat memenuhi kesesuaian layanan sehingga perlu diubah dan disesuaikan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perpres No.95 Tahun 2018; Perbup No.69 Tahun 2021; Perbup No.59 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, menghapus ketentuan ayat (3) Pasal 7, menghapus ketentuan Pasal 8, serta mengubah ketentuan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 151 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai
Penyuluhan Pertanian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab IV Organisasi
Bab V Tata Hubungan Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
