Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.155 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 147 Tahun 2000

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
PP No. 64 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

Download :
PP No.147 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 147 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan

Download :
Keputusan_Presiden_no_147 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 148 Tahun 1999

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan

Download :
Keppres_No_148_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 148 Tahun 2000

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu

Mencabut :

PP No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu
PP No. 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan /Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Download :
PP No.148 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 149 Tahun 2000

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua Presiden Republik Indonesia,

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

Download :
PP No.149 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 149 Tahun 2000

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan Lisensi Oleh PT IPTN, PT Pindad, Dan PT PAL

BUMN Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri atas Permbayaran Royalti Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Lisensi oleh PT. IPTN, PT. PINDAD dan PT. PAL

Download :
Keputusan_Presiden_no_149 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Tentang Pajak Anjing

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 150 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 151 Tahun 2020

Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Cilacap No. 180 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_151_Tahun_2020.pdf

Abstrak

tata cara-pengalokasian-pajak-retribusi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 151, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.151

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019. Mekanisme pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Perbup No. 218 Tahun 2019 dan telah mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dan dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Cilacap TA 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup Cilacap No. 218 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
27 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Tengah Tentang Pajak Anjing

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 151 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Tentang Pajak Kendaraan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 152 Tahun 1962.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 1998.