PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.723 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2017
Pemanfaatan Hibah Berbentuk Barang Yang Diterima Oleh Kelompok Masyarakat

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 10 Tahun 2014
Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2010
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Perbup No 16 Tahun 2016 ttg Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Subsidi, PSO Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Kulon Progo No. 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Diubah sebagian dengan :
  1. PERBUP Kab. Kulon Progo No. 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial
Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2021
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2023
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu No. 10 Tahun 2012
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan penatausahaan Pertanggungjawaban Serta Monotoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Labuhan Batu No. 39 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu
  2. PERBUP Kab. Labuhan Batu No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penataausahaan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 10 Tahun 2020
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Mempawah No. 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mempawah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan