Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan pasal Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/ SK/II1/2003 tentang Laboratorium Kesehatan menyebutkan penyelenggaraan laboratorium kesehatan pemerintah baik sebagai unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 11 Tahun 2020
4. PP No. 18 Tahun 2016
5. Permendagri No. 87 Tahun 2021
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pasaman Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan mtervensi paling menentukan pada 1 000 han pertama kehidupan dan masyarakat sangat membutuhkan mformasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya,
b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pacitan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka Percepatan Penurunan stunting perlu diatur dalam suatu Regulasi,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pacitan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT 140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pacitan yang memuat aksi bersama percepatan penurunan stunting, pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, ruang lingkup dan pendekatan percepatan penurunan stunting, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Kalurahan
dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
Terintegrasi di Tingkat Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, perlu dilakukan
penyesuaian regulasi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 1 Tahun 2018 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022;
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 92 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020 ;
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 ;
21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 Tahun 2021;
Materi Pokok: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 Tahun 2021
tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Stunting Terintegrasi di Tingkat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2021 Nomor 28.3) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
Halaman: 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2022
pedoman-penyelenggaraan pembiayaan pasien TIDAK MAMPU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu dan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang belum aktif dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi Rawas, diperlukan pedoman penyelenggaraan pembiayaan pengobatan pasien tidak mampu;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERDA No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Diatur mengenai ketentuan umum, persyaratan dan tempat pelayanan kesehatan, prosedur dan fasilitas pelayanan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan tata cara pengajuan klaim, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KAB. PEKALONGAN-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit dan dengan telah dibukanya pelayanan baru yaitu tindakan refraktometer mata pada Rumah Sakit Umum daerah Kraton, maka perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2021;
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas
pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman
standar pelayanan minimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa standar
pelayanan minimal diatur dengan peraturan kepala daerah untuk
menjamin ketersediaan, keteijangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit
teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan
layanan umum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Upaya Kesehatan, Indikator, Standar dan Batas Waktu Pencapaian SPM, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 46 dan Pasal 52
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acqiured Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten
Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Acqiured Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Promosi Kesehatan
Bab III Pencegahan Penularan HIV
Bab IV Konseling HIV vagi Calon Pengantin dan Notifikasi Pasangan
Bab V Pemeriksaan Diagnosis HIV
Bab VI Rehabilitasi
Bab VII KPAK
Bab VIII Kewajiban
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada
ABSTRAK:
a. Bahwa rumah sakit daerah mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna;
b. Bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas rumah sakit daerah efektif dan efesien serta menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang mandiri dan profesional;
c. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Badung Nomer 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada perlu peraturan peraturan mengenai uraian tugas;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Nomer 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
7. Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Nomer 68 Tahun 2021
Pasal 1 ketentuan umum.
Pasal 5 Bidang Pelayanan Medik pasal 4 ayat (3) huruf a.
Pasal 6 Bidang Pengembangan Pelayanan pasal 4 ayat (3) huruf b.
Pasal 23 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Badung Nomer 38 Tahun 2022
24 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan kejadian
stunting sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting, perlu adanya intervensi terpadu dengan
pendekatan multi sektor;
b. bahwa intervensi terpadu dengan pendekatan multi
sektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah
satunya meningkatkan peran desa melalui raga
kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Desa dalam
penurunan stunting sebagaimana dimaksud huruf b,
perlu diatur dalam sebuah regulasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa
dalarn Penuman Stunting Terintegrasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir
Peraturan Pemerintah Norn or 11 tahun 2019 ten tang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5864);
9. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10 Peraturan Prcsiden Nornor 72 Tahun 2021 Tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 172);
11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
Tentang Upaya Kesehatan Anak (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014
Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No 3
Tahun 2017 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayi, Dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Nomor 36);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II TUJUAN,
BAB III KEGIATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA,
BAB IV PENDEKATAN,
BAB V PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING,
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT,
BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN,
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB IX PENDANAAN,
BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR DI RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur Di Rsud Sukadana Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan rujukan kepada masyarakat agar
masyarakat Lampung Timur memperoleh
perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
gratis bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur
yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD
Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat
Lampung Timur di RSUD SukadanaKabupaten
Lampung Timur, dipandang tidak sesuai lagi dengan
situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD
Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 74 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 82 Tahun 2018, Permenkes No 71 Tahun 2013, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab lampung Timur No 18 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Timur No 10 Tahun 2018, Perbup Lampung Timur No 32 Tahun 2012, Perbup Lampung Timur No 31 Tahun 2019, Perbup Lampung Timur No 37 Tahun 2019, Perbup Lamp[ung Timur No 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2022.
eraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
Halaman : 8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
