Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.281 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2016
Pengasuransian Barang Milik Negara

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.06/2016
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.06/2014
Pengelolaan Aset Eks Bank dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan
Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2021
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tegal

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 22.1 Tahun 2010
Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23A Tahun 2013
Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.06/2014
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 211/PMK.06/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
  2. PMK No. 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.011/2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perpajakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu,
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.06/2016
Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan