Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAIIAN ATAS PERATURAIT BUPATI TRENGGALEK NOMOR 25 TAIIUN
2O2O TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a.
bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada
desa lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan pasa-l 15
huruf e Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Z2 Tahun 2O2l
tentang Penjabaran T\rgas Dinas pemberdayaan Masyarakat
dan Desa maka pengelolaan bantuan keuangan khusus
kepada desa berada di Dinas pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun
2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25
Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Desa;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
2O16; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25
Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Desa; perubahan antara lain: Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
mengubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25
Tahun 2020
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan pasca bencana harus dilakukan terencana, transparan, terintegrasi, dan terus menerus agar penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga Negara yang terkena dampak bencana alam agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terselenggara dengan baik; bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Resiko Bencana, perlu menyusun suatu pedoman sebagai acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini disusun untuk menjadi pedoman perumusan kebijakan dan pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan semua pemangku kepentingan dalam upaya Pemulihan dan Pembangunan kembali Wilayah Pascabencana di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 21 Tahun 2017
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI APBD
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Untuk Bantuan Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan meringankan biaya pendanaan madrasah, perlu memberikan bantuan madrasah diniyah taqmiliyah (MDTA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No 23 Th 2000; UU no 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubag dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005; PP No 55 Th 2007; PP No 47 Th 2008; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permenag No 13 Th 2012; Permenag No 13 Th 2014; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA); 3. Mekanisme Hibah; 4. Koordinasi; 5. Pelaporan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 21 Tahun 2016
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PELAKU USAHA, BUMN DAN BUMD DI KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Bahwa dalam ketentuan Pasal 74 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Untuk mendukung Pasal 2 dan Pasal 3 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD di Kabupaten Lebong.
UU No 9 Tahun 1967;
UU No 19 Tahun 2003;
UU No 39 Tahun 2003;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2007;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 20 Tahun 1968;
PP No 79 Tahun 2005;
PP No 25 Tahun 2000;
PP No 47 Tahun 2012;
Perpres No 16 Tahun 2015;
Permendagri No 80 Tahun 2015.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Lebong dimaksudkan sebagai:
a. Pedoman yang dapat meningkatkan kesadaran Perseroan/Pelaku Usaha terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Lebong;
b. Pemenuhan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan;
c. Penguatan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan perundang - undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Lebong bertujuan sebagai pedoman bagi:
a. SKPD Dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kemitraan antara Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD;
b. Pemerintah Kabupaten Lebong untuk meningkatkan kemitraan dalam proses pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 21 Tahun 2012
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 324
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/2005; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/ KN.130/4/2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2016
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan permukiman; b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur wajib menjamin tersedianya kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat yang merupakan salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat; c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 13).
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
3. KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
4. PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU
5. PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
6. PENYEDIAAN TANAH
7. PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN
8. TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
9. POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL
10. Kewajiban dan Larangan
11. KETENTUAN PIDANA
12. KETENTUAN PERALIHAN
13. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
35 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
