Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/No. 23 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Membentuk Generasi Hijau Melalui Kerja Sama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purworejo serta Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat Di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bhawa dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan kepedulian generasi muda, khususnya bagi siswa
sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ sederajat
terhadap alam dan lingkungan serta ketrampilan
tansm menanam, perlu dilakukan pernbelajaran
yang drselenggarakan oleh sekolah melalui ke~tan
pernbentukan generasi hijau; oahwa agar pembentukan generasi hijau
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya.
guna dan berhasil guna, pertu disusun pedoman
dalam pelakaanaannya yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraruran Bupati tentang Membentuk
Generasi Hijau Melalui Kerja Sama Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo
Dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo Serta Sekolah
Dasar/Madrasah lbtldaiyah/ Sederajat di
Kabupatcn Purwerejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Membentuk Generasi Hijau Melalui Kerja Sama Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo Dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo Serta Sekolah Dasar/ Madrasah lbtldaiyah/ Sederajat di Kabupatcn Purwerejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karawang No. 111 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu Dan Manajemen Satuan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengolalaan dan Penyelengaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasian anggaran pendanaan pendidikan minimal 20% (Dua Puluh persen) dari APBD yang di penuhi secara bertahap, Dan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten Kerawang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karawang telah mengalokasikan kegiatan Pengelolaan dana peningkatan mutu dan manejemen satuan pendidikan (PMM), Sehingga agar kegiatan pengelolaan dana peningkatan mutu dan manajemen satuan pendidikan (PMM)dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan peraturan bupati karawang tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana peningkatan mutu dan manajemen satuan pendidikan pada SD, SMPN, SMPNT, DAN SMPN Satu atap di Kabupaten Karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Pengelola kegiatan PMM, Sumber Dana, Besaran dan Peruntukan Anggaran PMM, Penerima Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggung Jawaban Pengunaan PMM, Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah SMKN 1 Selong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selong Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selong yang selanjutnya disebut SMKN 1 Selong adalah SMKN 1 Selong pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SMKN 1 Selong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD SMKN 1 Selong termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagaian dari biaya per unit layanan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaranya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerrintah No. 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 63 tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2010, Perda Kabupaten Sekadau No. 08 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 07 Tahun 2008;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Fungsi; Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring Dan Evaluasi; Pengembangan Kapasitas; Pendanaaan; Pembinaan Dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 5 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Sekolah di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
1. Bahwa implementasi Pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter moral anti korupsi
2. Bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi, diperlukan implementasi Pendidikan anti korupsi melalui Pendidikan formal dan non formal yang dilakukan melalui insersi Pendidikan anti korupsi di sekolah
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perbup Lebong tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Sekolah di Kab Lebong
1. UU No 9 Th 1967
2. UU No 28 Th 1999
3. UU No 31 Th 1999
4. UU No 30 Th 2002
5. UU No 20 Th 2003
6. UU No 39 Th 2003
7. UU No 12 Th 2011
8. UU No 23 Th 2014
9. PP No 19 Th 2005
10. PP No 47 Th 2008
11. PP No 48 Th 2008
12. PP No 74 Th 2008
13. PP No 17 Th 2010
14. PP No 87 Th 2017
15. Permendagri No 80 Th 2015
16. Permendikbud No 22 Th 2016
17. Permendikbud No 20 Th 2018
18. Perda Kab Lebong No 10 Th 2016
19. Perbup Lebong No 36 Th 2017
Implementasi insersi pendidikan anti korupsi; Pelaksana implementasi insersi pendidikan anti korupsi; Kerja sama; Monitoring, evaluasi dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kab Batang dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
UU no 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud No 22 Tahun 2016; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Permendikbud No 44 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 16 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan PPDB, Tata Cara PPDB, Perpindahan Peserta Didik, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Setelah PPDB, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, Larangan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang No 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Batang No 22 Tahun 2019 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 23 Tahun 2017
PERWALI Kota Pontianak No. 79 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 99 Tahun 2000, PP No. 101 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 12 Tahun 1961.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Dinas, Tugas Belajar Dan Ketentuan Pemberian Tugas Belajar, Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar, Hak Dan Kewajiban PNS Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ketentuan Pemberian Izin Belajar, Tata Cara Pengajuan Izin Belajar, Hak Dan Kewajiban PNS Izin Belajar, Ketentuan Pelaksanaan Ikatan Dinas, Penetapan Surat Izin Mengikuti Pendidikan, Pembiayaan, Pembatalan, Kenaikan Pangkat Dan Pengakuan Ijazah/Pencantuman Gelar, Sanksi, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa surat tugas belajar dan izin belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021
ABSTRAK:
Dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan/atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PERMENDIKBUD No. 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, PEMDA wajib menyusun kebijakan atau PERDA dengan berpedoman pada PERMENDIKBUD.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 48 Tahun 2008; PERMENDIKBUD No. 44 tahun 2019.
Ketentuan umum; tujuan; tata cara PPDB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2021
Anak usia dini - pendidikan - satu tahun pra sekolah dasar
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasukan jenjang pendidikan dasar.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 60 Tahun 2013; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Permendikbud No. 18 Tahun 2018.
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud, Tujuan dan Fungsi;
BAB III Peserta Didik;
BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD;
BAB V Penyelenggaraan;
BAB VI Penganggaran; dan
BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
-
-
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau perlu diatur dalam Peraturan Bupati Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 1977, PP No.45 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.15 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
