Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2020; Perbup Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO. 462, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honor Bagi Tenaga Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Bupati membentuk Gurus Tupas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 360-145 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pereepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu diberikan Honor bagi Tenaga Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor bagi Tenaga Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Honor Bagi Tenaga Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 8 Tahun 2016
tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi dan beban kerja yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/NO.553
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkan Profesi Dan Beban Kerja Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai imbalan atas kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 7 Tahun 2015; Perbup Boalemo No. 66 Tahun 2012; Perbup Boalemo No. 58 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi dan beban erja yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran dan perhitungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan PP No.63 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (2) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Beas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan PERBUP tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali-terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.63 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2021
Standar/Pedoman - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 623
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dalam Pengelolaan Dana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan adanya objek penerima penghargaan dalam pengelolaan dan pemungutan PAD di Kab Rejang Lebong, maka Perbup No 15 Th 2015 tentang Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan PAD Kab Rejang Lebong perlu diubah untuk disesuaikan; dan
b. Bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup No 15 Th 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan PAD Kab Rejang Lebong.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 17 Th 2003;
3. UU No 1 Th 2004;
4. UU No 28 Th 2009;
5. UU No 12 Th 2011;
6. UU No 23 Th 2014;
7. PP No 20 Th 1968;
8. PP No 69 Th 2010;
9. PP No 12 Th 2019;
10. Permendagri No 80 Th 2015;
11. Permendagri No 77 Th 2020;
12. Perda No 2 Th 2011;
13. Perda No 7 Th 2012; dan
14. Perda No 9 Th 2016.
Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan PAD Kab Rejang Lebong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
Perbup No 15 Th 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan PAD Kab Rejang Lebong
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 8 Tahun 2022
BESARAN – PENGHASILAN – TETAP – DAN – TUNJANGAN – PEMERINTAH – DESA – TUNJANGAN – BADAN – PERMUSYAWARATAN – DESA – DAN – INSENTIF – RUKUN - TETANGGA/RUKUN – WARGA – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN - 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 160
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga di Kabupaten Nias Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 ayat (4) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Penghasilan dan Tunjangan lainnya), INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Perauran Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 8 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2022.
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan upaya meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas PNS di lingkungan Pemkab Musi Rawas perlu diberikan tambahan penghasilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (10) Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 01/PM.2/2009; Perda No. 7 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tambahan penghasilan, kriteria tambahan penghasilan, besaran tambahan penghasilan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 826
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PEndidikan SMAN, SMKN dan SLBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Kesejahteraan dapat menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik sehingga, pelayanan kepada peserta didik dapat ditingkatkan. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 98 Tahun 2020; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 6 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2020; Pergub Kepulauan Riau No. 6 Tahun 2017; Pergub Kepulauan Riau No. 92 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang prinsip pemberian TPGTK, parameter besaran TPGTK, kriteria pemberian, besaran dan perhitungan, pengurangan, pemberhentian pembayaran dan pembinaan hingga pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
