Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPajak dan Retribusi DaerahPerindustrian
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan target penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yabg Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagan gan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 yaitu pada penjabaran target penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2020/No. 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan
manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban
Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik
yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman,
perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik
pada Mal Pelayanan Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan
Publik;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah brbrrapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menrteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan
perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Penyelenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk
mewujudkan organisasi Pemerintah Kabupaten Pati yang
tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu adanya
peta proses bisnis;
b. bahwa dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati guna mewujudkan pencapaian
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi, perlu
adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PermenPANRB No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PermenPANRB No 8 tahun 2019; PermenPANRB No 19 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019; Peda Kab Pati No 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan bagi :
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran
strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah;
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah mempunyai
dokumen Peta Proses Bisnis guna mewujudkan pencapaian
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.
Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati
berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis, melalui 4
(empat) tahapan, yaitu :
a. Tahap persiapan dan perencanaan;
b. Tahap pengembangan;
c. Tahap penerapan/implementasi; dan
d. Tahap pemantauan dan evaluasi.
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati dan Peta Proses
Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Perda Kab Batang No 3 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Batang No 3 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2017'; Permendagri No 37 tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang proses pemilihan anggota dewan pengawas dan proses pemilihan anggota direksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 75 Tahun 2020
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Karanganyar No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengangkatan Pejabat Eksekutif pada
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang . Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu diubah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Nomor 27 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peruabahan kedua atas Perbup Karanganyar No 117 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Ketentuan Pasal 1 diubah,Ketentuan Pasal 86 diubah,Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 86A
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 73 Tahun 2020
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan maka Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M.DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 diubah.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Purworejo, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan, perlu pengawasan intern yang lebih efektif; bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu pada Standar Audir Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; bahwa berdasarkn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tanggung Jawab terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Bab III Peran, Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Pengawasan Intern
Bab IV Manajemen Pengawasan Intern
Bab V Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Independensi Pengawasan Intern
Bab VI Koordinasi Pengawasan Intern
Bab VII Sistem Informasi Pengawasan Intern
Bab VIII Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK serta Pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan/atau Inspektorat Provinsi
Bab IX Penerapan Perangkat Profesi
Bab X Penghargaan dan Sanksi
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bengkalis Creative Network di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk mendorong terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif, berkualitas, dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, diperlukan satu wadah koordinasi para stakeholder yaitu berupa creative network.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2019; PERPRES No. 142 Tahun 2018; PERPRES No. 97 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bengkalis Creative Network yang merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat serta dapat memberikan pembinaan, pengawasan mutu, dan memasarkan hasil produknya. Peraturan Bupati ini terdiri atas ketentuan umum; maksud, tujuan dan asas; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
