PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.451 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
  2. PMK No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/Pmk.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
  2. PMK No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Asuransi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi
Mencabut
  1. PMK No. 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
  2. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontak Kerja Sama
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
  2. PMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai lelang
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.06/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Mencabut
  1. PMK No. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan