Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 946 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1950

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Pemberian Pangkat Militer Tituler Jenderal Kepada Yang Mulia Hamengkubuwono IX

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Keppres No.14 Tahun 1950.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 2018-.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres 02 2013.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelejen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-Masing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres0052002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya

Abstrak

Terorisme Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres0042002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres0012002.pdf

komprehensif - aceh

2002

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

ABSTRAK:

Saat ini masih terdapat dua permasalahan Aceh yang harus diselesaikan, yakni ketidakpuasan masyarakat (social discontent) dan gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka.
Dasa hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden ini di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah-langkahkomprehensif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2002.
Lampiran file: 6 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 3 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

inpres0111999.pdf

pengungsi

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, https://jdih.setkab.go.id :6

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur

ABSTRAK:

Bahwa dengan kondisi keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur Pasca Jajak Pendapat menunjukkan kecenderungan yang kurang aman dan kurang menguntungkan bagi rakyat Timor Timur;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999;
Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyata dan Pengentasan Kemiskinan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan penanganan dan pelayanan pengungsi pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur antar lintas sektor/instansi/masyarakat,

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1999.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1982

• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu

Penataran Kewaspadaan Nasional

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1982.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1976.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 1950.