Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2002

Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden ini di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah-langkahkomprehensif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Februari 2002

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

10 Februari 2002

Sumber

jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Subjek

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 361 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres0012002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

komprehensif - aceh
2002
Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
ABSTRAK:	Saat ini masih terdapat dua permasalahan Aceh yang harus diselesaikan, yakni ketidakpuasan masyarakat (social discontent) dan gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka. Dasa hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden ini di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah-langkahkomprehensif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2002. Lampiran file: 6 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 3 sd 5)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521