Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000

KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-Nomor-15-Tahun-2000.pdf

Abstrak

KEWENANGAN - KABUPATEN BATANGHARI - SEBAGAI DAERAH OTONOM

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2000/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 1995; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAH OTONOM, meliputi Kewenangan Kab. Batang Hari sebagai Daerah Otonom; Pelaksanaan Kewenangan / Urusan Kab. Batang Hari; Kelembagaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2000.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
51 hlmn; 1 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2000

Kerjasama Antar Desa

Desa

Download :
KAB_TOBA SAMOSIR_15_2000_OCR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2000

Kerja Sama Antar Desa

Desa

Download :
PERDA Kab. Bandung No.15 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

Download :
UU Nomor 15 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2000

Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan No. 17 Tahun 1998 Ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perda Nomor 17 Tahun Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinayatak dicabut dan tidak berlaku lagi

Download :
No. 15.2000_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah K.abupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1981

Download :
perda_nomor_15_tahun_2000.pdf

Abstrak

KEPALA DESA - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2000/No.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Tatacara Pencalonan , Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor l/U/KB/2000 dan MA/86/2000; Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor E / 83 / 2000 dan 166/c/Kep/Ds/2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencalonan, pemilihan kepala desa, pelantikan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, larangan kepala desa, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
Peraturan Daerah K.abupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1981 dicabut.
31 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

Struktur Organisasi Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992

Download :
perda_no_15_tahun_2000.pdf

Abstrak

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2001/Nomor 1 Seri D No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemda, maka dipandang perlu menetapkan Perda yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Magelang; bahwa pengaturan tersebut dimaksud untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda Kota Magelang;
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; Ketetapan MPR No XV/MPR/1998; Ketetapan MPR No IV/MPR/2000; UU No 17 tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1974; PP No 25 Tahun 2000; PP No 84 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2000.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 dicabut.
14 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2000

Komisi Hukum Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keputusan_Presiden_no_15 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2000

Pungutan Daerah Atas Pelayanan Administrasi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2000/27 D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Administrasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka upaya untuk mengingatkan Pendapatan Assli Daerah (PAD) dan peningkatan pelyanan administrasi kepada masyarakat, dirasa perlu untuk melakukan pungutan Daerah tas pelayanan administrasi ;
Undang-Udang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM , BAB II JENIS PUNGUTAN , BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI , BAB IV PENGECUALIAN , BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN , BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2000.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

Download :
Perda No 15 Tahun 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2000.