perbup - PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2011/No.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong percepatan
(Milennium Development Goals) dan pencapaian
peningkatan MDGs kualitas pelayanan kesehatan , Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia menetapkan program Jaminan Persalinan yang
pendanaannya bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Persalinan telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 631/MENKES/PER/11I/2011 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Bupati mengatur pengelolaan dana
jaminan persalinan yang telah menjadi pendapatan Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di
Puskesmas dan Jaringannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/MENKES/PER/III/2011; . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PERN/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1097/MENKES/PERNl/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan No. 21 Tahun 2011
Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, LD.2011/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa tarif air bersih pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah
tidak sesuai dengan Biaya Pokok Produksi
yang harus dikeluarkan, maka Peraturan
Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang
Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Balangan, Perlu ditinjau kembali;
bahwa dengan semakin tingginya Biaya Pokok
Produksi yang meliputi biaya listrik, BBM,
bahan kimia, biaya administrasi dan jasa serta
biaya penlrusutan perlu diimbangi dengan
pendapatan dari penjualan air bersih;
bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Balangan tentang Penyesuaian Tarif
Langganan Air Bersih pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Balangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini memuat tentang Penyesuaian Tarif
Langganan Air Bersih pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; TARIF AIR MINUM; BIAYA LAIN-LAIN; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan bahwa tata ,
cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dengan
Peraturan Daerah ;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , maka
dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa ,
Pemerlntah Desa dapat mendirikan BUMDes sesual dengan
kebutuhan dan ·potensl desa, yang pembentukannya di tetapkan
Peraturan Desa;
bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah , sebagai
upaya fasilitasi pembentukan BUMDes rintisan di Kabupaten Demak,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara
Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Usaha Milik Desa yang meliputi Kepengurusan, Jenis-Jenis Usaha, Permodalan, Mekanisme Pengelolaan, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Anggaran, Laba Dan Cara Pembagian, Pembinaan, Pengawasan, Pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2011
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPenanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Bojonegoro No. 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Blora No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
Mengubah
Peraturan Bupati Blora Nomor 4 tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2011 No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian laba bersih Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora sesuai beban tugas, tangung jawab dan jabatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf c dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2011.
Peraturan Bupati Blora Nomor 70A Tahun 2010 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghasilan Bagi Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klungkung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan memperhatikan kcputusan rapat Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung tanggal,26 April 2011, perlu mengadakan penyesuaian ketentuan yang berlaku bagi pemberian penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Pemberian Penghasilan Bagi Direksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;
Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990.
1. KETENTUAN UMUM; 2. PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DAN JASA PR0DUKSI BAGI DIREKSI; 3. PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DAN JASA PRODUKSI BAGI DEWAN PENGAWAS; 4. DANA REPRESENTATIF; 5. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2011.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2011 sudah dapat
dirampungkan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana;
b. bahwa sesuai Pasal 21(2) Perda. Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana, Bupati mengesahkan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha
Jati Kabupaten Jembrana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001;
Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011
PERBUP - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2011/No.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peratur:an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2011.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
