Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan
Perwektlan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 41 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Ponjong
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 41 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa data,
' rangka menuniang luelancaran pasksanaan togas Dines
Pendapatan, Peogelowan Keuangan den Asset Daerah Kota Baniarbaru
sehevaga depot tordaya guna den nankin.' gura secara maksonsi.
dipandarg pertu adanya tugs, pokoK lungs dan oda kola,
banwa bardasarkan perlimbangan hunt a sebegatmana dimakso0 orates
podu chtetapkan dengan Peraturan Wrilikote
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Uhdang-Undang Nomor ID Thew 204; Undang uncang Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintah Nomor 38 Tenon 2007; Perabsan Pemenniah Honor 41 Tahun 2007; Peraboan Menton Delam Negen Nomor 57 Trinun2008; Peeeesw Dann Kota Bankarbaru Ncenor 2 Tabun 2038; Peraiuran Dann Kola Bantarbaru Nome 11 Tenon 2008;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas dan Fungsi; Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru; Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD 2008/19 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2018/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan untuk menjamin hak dan kewajiban pegawai serta untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, dipandang perlu mengatur pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai
Bab III Formasi Pegawai
Bab IV Pengadaan Pegawai
Bab V Kepangkatan
Bab VI Penghasilan Pegawai
Bab VII Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Dalam dan Dari Jabatan Struktural
Bab VIII Cuti Pegawai
Bab IX Disiplin Pegawai
Bab X Pemberhentian Pegawai
Bab XI Pensiun Pegawai
Bab XII Bantuan dan Penghargaan Pegawai
Bab XIII Tunjangan Ganti Rugi
Bab XIV Ketentuan Lain-lain
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
33 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD 2008/20 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, panti asuhan pamardi yoga, panti wreda dharma bhakti, tata kerja, eselonisasi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
oahwa dalam rangkamenunang keIancaran pelaksanaan tugas Omar.
Kesehatan Kota Bamarbaru soh+ngga Napa/ berdaya guns den berhasil
guns socara makamal. Omar/dark; petal adanyn oengaturan lugas pokok
tungsi dan tata korja; bahwa beadasadian peembangan Nine a sabagaimana dimaksud deaths
perlu Ortetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Norma( 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Talton 1999; Urdang•Undane Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004; Peraturan Pemorintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemenntah Nome- 41 Tahun 2007; Peraturan Montan Dalam Negen Nome... 57 Tahun2008; Porabran Daeran Kota Banjarbaru Nornot 2 Tabun 2006; Peraturan Daeran Kota Banosboru NOMOI 11 Tabun 2008.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan; Tata kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2008
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Mencabut :
Pergub No. 18 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2008/NO.14 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2008.
Mencabut Pergub No. 18 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan di Kecamatan
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan pada tingkat operasional, maka pembentukan UPTD Kebersihan dan Pemakaman yang telah ditetapkan berdasarkan Perwali No. 60 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pemakaman di Kecamatan, perlu disesuaikan dan disempurnakan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2008.
Mencabut Perwali No. 60 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pemakaman
7 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
