Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan
percepatan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara Pemerintah Kabupaten Fakfak, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Fakfak belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan Stunting secara efektif sehingga perlu disesuaikan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tentang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 53 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknisi Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,ketentuan Pasal 20 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Masyarakat Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN KEDUDUKAN UPTD PUSKESMAS;
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS;
TATA KERJA;
KETENTUAN PERALIHAN;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan dan pencegahan Stunting di Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalaln Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;
Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting, dengan sistematika;
Pilar percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
Pembiayaan;
Peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Masyarakat/Pihak Swasta/Dunia Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah melakukan upaya pemenuhan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar untuk masyarakat;
b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam programJaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
c. bahwa penjaminan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat merupakan salah satu output kunci dalam pelaksanaan prioritas program Nawakarsa atau sembilan navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk mendukung realisasi visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagimana diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaima telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
mengatur tentang penyelenggaraan universal health coverage dalam program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Gresik yang memuat penyelenggara dan pemberi jaminan kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembiayaan,dan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal RSUD Wonosari
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap Rumah Sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws).
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 1950, UU Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 47 Tahun 2021, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Perda Gunungkdiul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Maksud, Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup dan prinsip Peraturan Internal, Peraturan internal korporasi, Peraturan internal Staf medis, pengelolaan Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus, manajemen sumber daya, manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen bvudaya keselamatan kerja, manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen kerjasama/Kontrak, manajemen pendidikan pelatihan dan penelitian, manajemen etik, manajemen budaya keselamatan, manajemen penanganan dan pengaduan, Manajemen pengelolaan lingkungan RSUD Wonosari dan sumber daya lain, standar pelayanan minimal, evaluasi dan penilaian kinerja, informasi medis, tuntutan hukum dan pemberian bantuan hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Mencabut : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 103 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit RSUD Wonosari dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada RSUD Wonosari sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada RSUD Wonosari.
Jumlah Halaman : 127 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 583
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Konawe dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Konawe;
b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan namun belum mengatur mengenai besaran tarif retribusi;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
d. bahwa sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka untuk memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan pelayanan
laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe perlu mengatur besaran tarif retribusi dengan Peraturan Bupati;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelaynn Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 l/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kab/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1647 /Menkes/SK/XIl/2005 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedik;
21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor
137);
22. Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Faerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 260).
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN KOMPONEN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH; BAB III BESARAN TARIF RETRIBUSI; BAB IV PENERIMAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011
tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas
Very Important Person dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important Person dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tarif, perubahan
nomenklatur kelas layanan dan perkembangan jenis
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011
tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II,
Kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important Person
dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011
tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II,
Kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important Person
dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011 diubah.
48 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
