Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 59 Tahun 2022

Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN KOMPONEN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH; BAB III BESARAN TARIF RETRIBUSI; BAB IV PENERIMAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

07 September 2022

Tanggal Pengundangan

07 September 2022

Tanggal Berlaku

07 September 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 583

Subjek

KESEHATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 59 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penetapan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 583
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Konawe dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Konawe; b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan namun belum mengatur mengenai besaran tarif retribusi; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; d. bahwa sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti ; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka untuk memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe perlu mengatur besaran tarif retribusi dengan Peraturan Bupati; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelaynn Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757); 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 l/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kab/Kota; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1647 /Menkes/SK/XIl/2005 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedik; 21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 137); 22. Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Faerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 260). BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN KOMPONEN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH; BAB III BESARAN TARIF RETRIBUSI; BAB IV PENERIMAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022. 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 59 Tahun 2022

Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT