pemberian nama jalan dalam wilayah kwandang ibu kota kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2010/No.24
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kwandang Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk merupakan ruang kegiatan yang secara sadar dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas umum yang dalam penggunaannya perlu adanya pengaturan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 1990; PP No.43 Tahun 1993; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian nama jalan dalam wilayah kwandang ibukota kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, obyek dan nama jalan, perubahan ruas dan nama jalan, pelaksanaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Tatalaksana Administratif Umum Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja administrasi perkantoran di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Sistem
Tatalaksana Administratif Umum Berbalsis Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Sistem Tatalaksana Administratif Umum Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapir; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Sistem
Tatalaksana Administratif Umum
Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Arsitektur Sistem;
4. Cakupan Sistem;
5. Spesifikasi Sistem;
6. Pengembangan Sistem dan Implementasi;
7. Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kapasitas;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Pembiayaan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi kepada Gampong di Kota Sabang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Sabang, perlu kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Pemerintah Gampong dalam upaya tanggung jawab lingkungan hidup dan bencana ekologi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan kabupaten/kota kepada desa bersifat umum atau khusus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Khusus Ekologi Kepada Gampong di Kota Sabang;
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 114 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sasaran dan Waktu, BAB III Perhitungan dan Penetapan Alokasi, BAB V Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jepara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon dan Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2011 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Pertanian Kabupaten Klaten, perlu dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas; bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Unit Benih Tanaman, Unit Budidaya Ikan, Unit Pelayanan Peternakan Terpadu, Unit Rumah Pemotongan Hewan, Tata Kerja, Eselonisasi, Kepagawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Di Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Mamasa;
b. bahwa infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa belum optimal sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan untuk memperlancar akses menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; Perpres No. 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016; Pergub Sulbar No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamasa No. 4 Tahun 2009; Perda Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa, yaitu:
1. Pembentukan Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata
2. Pelaksanaan teknis Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 24 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah;bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sistematika:ketentuan Umum;Pembentukan;Kedudukan;tugas pokok, Fungsi dan Susunan Oganisasi;Tata Kerja;Pembiayaan;Pengangkatan dan Pemberhentian;Eselon Jabatan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
