DANA ALOKASI KHUSUS DESA - PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2009/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Desa Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya guna pemerataan kemampuan Pemerintah Desa dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan, Pemkab Purworejo pada TA 2009 akan memberikan dana alokasi khusus kepada desa- desa se Kab Purworejo yang bersumber dari APBD; bahwa agar pengelolaan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara tertib, terarah dan tepat sasaran, perlu pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan terhadap dana tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Desa Tahun Anggaran 2009;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 37 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, besaran DAK, pengelolaan, organisasi pengelola, penggunaan, pencairan dana, pertanggungjawaban pelaporan, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Inspektorat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dam iangka liranglatlan letancaran pelaisarsan tea InSpeklaat
Kota Etarearbaru agar IMO tomayaguna dan berhasil guna aaa opertml,
dipanclang pall menetapkan Litman Tua Inspeedie Seivelans. tnakts
Pembantu Kepaa Sub Boman clan Kabala Sacs! Pada InSpektmal Kota
Paeratiam;
bahwa berdasatican perentaan sabaganuma diner/sue hum! a di San Penn
chtekapkan dengan Peraturan Welhota;
Undang-Undang Nana 9 Tabun 1999; UndangUndang Nara 8 Tahun 1974; Undang-Undang WM 10 Tatum 2004; Undang-Undang Noma 32 Tabun 2004; undang•Undang Ntacr 33 Tahun 21)04; Perabyran PernennUM Norris 38 Tahfn 2037; Permian Perenntah Norrof 9 Tahun 2003; Peraturan Pemenntah Nornor 41 Tahun 2007; Pera%san LieJen Daam trepan Nomor 57 Tahun 7038; Parana Damsel Kota Banietbars Noacr 2 Tabun 2008; Peraturan Daeah Kota Bareartiab Nona 12 Tahiti 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Inspektorat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Inspektorat Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2009
Pergub No. 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2009/NO.18 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak-pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk UPTD DInas Pendapatan Daerah Prov. Sumsel di Kab. Empat Lawang. Berdasarkan Pasal 79 Perda No. 8 Tahun 2008, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Pergub.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008; Pergub No. 20 Tahun 2008; Pergub No. 59 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2009.
Mencabut Pergub No. 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 35 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Sleman No. 53 Tahun 2011 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Magelang, maka perlu ditetapkan hari dan jam kerja dalam satu
minggu; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Hari
dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Hari kerja bagi seluruh Jnstansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan 5 (lima) hari kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSU RA Kartini Jepara agar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat meneapai tujuan yung ditentukan yaitu memajukan kesejahteraun umum dan meneerdaskan kehidupan bangsa; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BaJan Layanan Umum, perlu mengatur tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturn Bupati tentang Dewan Pengwas pada Badan Layanan Umum Daeruh (BLUD);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keangan Repubik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas
Bab III Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas
Bab IV Keanggotaan Dewan Pengawas
Bab V Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas
Bab VI Pembentukan/Pengangkatan Dewan Pengawas
Bab VII Masa Jabatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
Bab VIII Sekretrais Dewan Pengawas
Bab IX Honorarium
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2009.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kebupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2008;
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
-
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
