Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra "FAJAR HARAPAN" Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Rehabilitasi
Sosial, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999; Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun
2012;
Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Standar Operasional Prosedur;
3. Tata Kerja;
4. Sarana Dan Prasarana;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 96 Tahun 2021
Badan Layanan Umum - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BERITA at KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 96
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang sehat, efekuf, efisien, transparan, dan
akuntabel.
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan keamanan dan pengendalian Uang Daerah; b. memuinimalkan risiko dan biaya Pengelolaan Uang tunai;
c. mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, d. mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah; dan
e. memudahkan penyusunan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
35 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 96 Tahun 2016
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL-PENGANGKATAN-PEDOMAN
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dalam Peraturan ini diatur tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERBENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG yang memuat ketentuan umum, kedudukan dan status, formasi dan pengadaan pegawai, kewajiban dan hak pegawai, jam kerja dan hari kerja, pelanggaran disiplin dan sanksi, serta hubungan kerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 96 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25G
ayat (2), Pasal 25H ayat (4), Pasal 25K, Pasal 25M
ayat (5), dan Pasal 25O ayat (7) Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembayaran Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga
Asing;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011
Pasal 4 Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA
Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pola pengelolaan keuangan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta
akuntabel, perlu adanya pedoman penatausahaan keuangan
pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten
Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada BLUD yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelompokan Fungsi; Prosedur Kerja; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Remunerasi ; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Lingkungan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
dalam
Pasal 41
ayat
(21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun
2018
tentang
Badan l"ayanan
Umum
Daerah,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
tentang
Rencana
Strategis
Penerapan
Badan
Layanan
Umum
Daerah
UPTD
Pusat
Kesehatan
Masyarakat Tinanggea
Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara,
(l.embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003
Nomor
24,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4267;
2. Undang-Undang
Nomor 25
Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
1O4, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
4421);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2OO9
tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5063), sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;
4.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesa Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun
2O22 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(trmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2Ol4
Nomor
244, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015 tentang
Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenlang
Pemerintah Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang
Nomor 36
Tahun 2Ol4 tentang
Tenaga Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 29a,
Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016
Nomor ll4, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
72
Tahun
2019
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6402);
8. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor
2036),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
8O
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O18 Nomor 157);
9.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
86
Tahun
2017
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Rencana Pembangunan
Jalgka
Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah,
serta
Tata
Cara
Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a
Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2017 Nomor
1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 1213);
I 1 . Keputusan
Menteri Kesehatan
Nomor
375/Menkes/SK/V/2009
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Bidang
Kesehatan
Tahun 2005-2025; 12.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor 43
Tahun
2A19
Tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor 1335);
13. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 Tentang Pembentukan
dan susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten
Konanve
Selatan
(Lembatan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
24rc
Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kati
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun
2022
Tentang
Perubahan
ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
Tentang
Pembentuka:r
Dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
10 Tahun
2Ol2
tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2OO5-2O25
{l,embar
Konaq'e
Selatan
Tahun zA12 Nomor
10);
Daerah Kabupaten
15. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
15 Tahun
2O2l
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 202l-2026
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 202l
nomor
15);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II RENSTRA
PENERAPAN BLUD UPTD
PUSKESMAS RANOMEETO BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS RANOMEETO
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKEMAS RANOMEETO BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
82 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 97 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Dokter Specialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS pada Jabatan Dokter Spesialis RSUD Kota Tangerang.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 58 Tahun 2005, KEPPRES No. 87 Tahun 1999, PERKA BKN No. 3 Tahun 2013, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No. 23 Tahun 2012, KEPUTUSAN DPRD KOTA TANGERANG NO. 171/022-DPRD/2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur besaran tambahan penghasilan PNS pada Jabatan Dokter Spesialis RSUD Kota Tangerang berdasarkan jabatan fungsional dan golongan, termasuk persyaratan pemberian tambahan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
14 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 98, BD 2016/98 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola dan Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
