Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2010 No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Pejabat Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa guna meningkatkan
efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu dilakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah. Pemberian honorarium untuk Pejabat Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Temanggung belum diatur di dalam Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar E,iaya Kegiatan , Honorarium,
Biaya Pemeliharaan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Honorarium Pejabat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha pertambangan mineral
bukan logam dan batuan serta peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008
ketentuan umum, nama, objek dan subjek, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, izin usaha pertambangan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1998
38 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Belanja Bantuan
Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur
pelaksanaannya ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Lokasi Dan Kelompok Sasaran,
Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat,
Tata Cara Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat,
Persyaratan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat,
Pelaksanaan Bantuan Keuangan,
Pengawasan Dan Pengendalian dan
Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2010
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2010/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin penyediaan pupuk dengan harga yang wajar dan
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu
mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukkan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2010.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010
bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah
satu jenis Pajak Daerah yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Air Tanah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
Pajak Air Tanah
yang meliputi
Nama, Objek Dan Subjek Pajak,
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Cara Penghitungan Pajak,
Tata Cara Pemungutan Dan Wilayah Pemungutan,
Masa Pajak, Masa Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
Penetapan Pajak,
Tata Cara Pembayaran,
Tata Cara Penagihan Pajak,
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak,
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif,
Keberatan Dan Banding,
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
Insentif Pemungutan,
Kedaluwarsa,
Pengawasan,
Penyidikan,
Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010
Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, Eselonering, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2010.
10 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 209
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka Pemerintah Kabupaten Ngada perlu mengatura Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan; bhawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ngada
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 2 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2010; Permen ESDM No. 18 Tahun 2008; Permen ESDM No. 28 Tahun 2009; Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor:555.K/261M.PE/1995; Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor:1453.K.K/29/MEM/2000; Perda Kab. Ngada No. 11 Tahun 2006; Perda Kab. Ngada No. 6 Tahun 2008; Perda Kab Ngada No. 4 Tahun 2010; Perda Kab Ngada No. 21 Tahun 2007
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG HARGA SATUAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010.
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 20, bkn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
