Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan mtervensi paling menentukan pada 1 000 han pertama kehidupan dan masyarakat sangat membutuhkan mformasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya,
b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pacitan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka Percepatan Penurunan stunting perlu diatur dalam suatu Regulasi,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pacitan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT 140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pacitan yang memuat aksi bersama percepatan penurunan stunting, pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, ruang lingkup dan pendekatan percepatan penurunan stunting, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Kalurahan
dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
Terintegrasi di Tingkat Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, perlu dilakukan
penyesuaian regulasi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 1 Tahun 2018 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022;
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 92 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020 ;
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 ;
21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 Tahun 2021;
Materi Pokok: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 Tahun 2021
tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Stunting Terintegrasi di Tingkat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2021 Nomor 28.3) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
Halaman: 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2022
pedoman-penyelenggaraan pembiayaan pasien TIDAK MAMPU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu dan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang belum aktif dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi Rawas, diperlukan pedoman penyelenggaraan pembiayaan pengobatan pasien tidak mampu;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERDA No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Diatur mengenai ketentuan umum, persyaratan dan tempat pelayanan kesehatan, prosedur dan fasilitas pelayanan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan tata cara pengajuan klaim, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KAB. PEKALONGAN-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit dan dengan telah dibukanya pelayanan baru yaitu tindakan refraktometer mata pada Rumah Sakit Umum daerah Kraton, maka perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2021;
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas
pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman
standar pelayanan minimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa standar
pelayanan minimal diatur dengan peraturan kepala daerah untuk
menjamin ketersediaan, keteijangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit
teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan
layanan umum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Upaya Kesehatan, Indikator, Standar dan Batas Waktu Pencapaian SPM, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 46 dan Pasal 52
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acqiured Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten
Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Acqiured Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Promosi Kesehatan
Bab III Pencegahan Penularan HIV
Bab IV Konseling HIV vagi Calon Pengantin dan Notifikasi Pasangan
Bab V Pemeriksaan Diagnosis HIV
Bab VI Rehabilitasi
Bab VII KPAK
Bab VIII Kewajiban
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada
ABSTRAK:
a. Bahwa rumah sakit daerah mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna;
b. Bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas rumah sakit daerah efektif dan efesien serta menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang mandiri dan profesional;
c. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Badung Nomer 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada perlu peraturan peraturan mengenai uraian tugas;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Nomer 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
7. Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Nomer 68 Tahun 2021
Pasal 1 ketentuan umum.
Pasal 5 Bidang Pelayanan Medik pasal 4 ayat (3) huruf a.
Pasal 6 Bidang Pengembangan Pelayanan pasal 4 ayat (3) huruf b.
Pasal 23 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Badung Nomer 38 Tahun 2022
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR DI RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur Di Rsud Sukadana Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan rujukan kepada masyarakat agar
masyarakat Lampung Timur memperoleh
perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
gratis bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur
yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD
Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat
Lampung Timur di RSUD SukadanaKabupaten
Lampung Timur, dipandang tidak sesuai lagi dengan
situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD
Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 74 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 82 Tahun 2018, Permenkes No 71 Tahun 2013, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab lampung Timur No 18 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Timur No 10 Tahun 2018, Perbup Lampung Timur No 32 Tahun 2012, Perbup Lampung Timur No 31 Tahun 2019, Perbup Lampung Timur No 37 Tahun 2019, Perbup Lamp[ung Timur No 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2022.
eraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 37 Tahun 2022
rincian - tugas - fungsi - dan - tata - kerja - rumah - sakit - umum - daerah - cideres
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2022/ No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Cideres.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB RI No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB RI No. 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB RI No. 7 Tahun 2022; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2021; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rincian Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
48 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Buton Utara sehingga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang terjadi pada anak-anak, perlu dilakukan gerakan percepatan perbaikan gizi guna menjaga status kesehatannya;
c. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik
dan intervensi sensitif melalui konvergensi stunting terintegrasi di pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa;
d. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Percepatan Penurunan Stunting, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Maksud dan Tujuan;
Bab III Ruang Lingkup, Sasaran dan Kegiatan;
Bab IV Strategi Penurunan Stunting;
Bab V Pendekatan;
Bab VI Edukasi, Pelatihan dan Penyusunan Gizi;
Bab VII Registrasi dan Pendampingan;
Bab VIII Penelitian dan Pengembangan;
Bab IX Koordinasi;
Bab X Peran Kecamatan;
Bab XI Peran Kelurahan;
Bab XII Peran Pemerintah Desa;
Bab XIII Peran Lembaga Kemasyarakatan;
Bab XIV Peran Kader Pembangunan Manusia;
Bab XV Peran Serta Masyarakat;
Bab XVI Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting;
Bab XVII Pencatatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
Bab XVIII Penghargaan;
Bab XIX Pendanaan;
Bab XX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
