Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKeagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPendidikan
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pati No. 109 Tahun 2018 tentang Penghargaan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Serta Lembaga Pendidikan Keagamaan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Bagi Guru dan tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Serta Lembaga Pendidikan Keagamaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja,
motivasi dan disiplin kerja Guru dan tenaga kependidikan
di lembaga pendidikan formal dan non formal serta
Lembaga Pendidikan Keagamaan, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi
Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan
Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan
Keagamaan perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun
2018 tentang Penghargaan bagi Guru dan Tenaga
Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non
Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);8. Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2018 tentang
Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di
Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta
Lembaga Pendidikan Keagamaan.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati Nomor 109 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 97 Tahun 2019
pendidikan - PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD.2019/NO.97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan/atau Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak.
ABSTRAK:
bahwa pemberian penghargaan bagi siswa dan sekolah yang berprestasi dalam bidang minat, bakat dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan prestasi siswa; bahwa agar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pemberian penghargaan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dan/atau sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan/atau Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penerima penghargaan, persyaratan dan pelaksanaan penerimaan penghargaan, bentuk penghargaan dan mekanisme pemberian penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan anti Korupsi
ABSTRAK:
a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan harus dapat mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. bahwa pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini dengan menyusun kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ·menjadi kurikulum setiap jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anti Korupsi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi;
3. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1 untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi;
4. Ruang Lingkup Peraturan;
5. Penerapan Pendidikan An
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16
ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 35
ayat (5), Pasal 40, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 43
ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.
Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 20 i 8
tentang Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Umum
Bab IV Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan
Bab V Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan
Bab VI Pembentukan Perpustakaan
Bab VII Pembudayaan Kegemaran Membaca
BAb VIII Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan, Jenis dan Persyaratan Karya Cetak dan Karya Rekam
Bab IX Pendaftaran Naskah Kuno
Bab X Pemberian serta Bentuk dan Jenis Penghargaan
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Sanksi Administratif
Bab XIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
57 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 83 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN
PERBUP Kab. Kuningan No. 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya
merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia,
nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti; bahwa dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai
kejujuran dan anti korupsi sejak dini di lingkungan
pendidikan baik formal maupun nonformal, maka perlu
mengimplementasikan pendidikan anti korupsi melalui
insersi dalam kurikulum pendidikan padajenjang satuan
pendidikan dasar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019
tentang lmplementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa
Tengah maka perlu mengatur implementasi pendidikan
anti korupsi pada satuan pendidikan dasar dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi
Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Satuan Pendidikan
Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 82 Tahun 2019
mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri di kabupaten pohuwato tahun 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2018/No. 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan bantuan operasional sekolah merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi dengan berdasarkan pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamntkan semua penerimaan adan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah serta untuk pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan tertib sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar untuk Kabupaten Pohuwato harus diatur pencatatan dan pelaporannya sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati Pohuwato adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.32 Tahun 2013; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinth No.66 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendikbud No.1 Tahun 2018; Perda kabupaten pohuwato No.2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Dikabupaten Pohuwato Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar Sederajat di Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa pemberantasan korupsi dititikberatkan pada
upaya dengan pendidikan karakter antikorupsi; bahwa pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini pada satuan pendidikan; bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan antikorupsi perlu implementasi pendidikan antikorupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada
Jenjang Pendidikan Dasar Sederajat di Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi
Bab V Pendanaan
Bab VI Kerja Sama
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
