Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Panggang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2008/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa penyediaan dan penyebaran pupuk bersubsidi secara efektif dan efisien memerlukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai areal dan musim tanam; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDag/per/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/
OT.140/09/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Alokasi Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran
Bab V Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kebutuhan air minum di Kabupaten Kubu Raya yang selama ini masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003 perlu dilakukan pemisahan sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.08 Tahun 2003; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2008.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 37 Tahun 2008
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Agreement To Establish And Implement The ASEAN Single Window (Persetujuan Untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) Beserta Protocol To Establish And Implement The ASEAN Single Window (Protokol Untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata
Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air
Minum maka perlu menetapkan Tarif Air Minum dan Pelayanan Air
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tarif Air Minum dan
Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang golongan pelanggan, izin pemakaian air, pemasangan pipa persil, larangan - larangan, hak dan kewajiban, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Keputusan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2004 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Ahli Bupati Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Kapuas sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Staf Ahli Bupati Kapuas
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP NOmor 38 Tahun 2007; Perda Kab Kapuas Nomor 1Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 5 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 7 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB III TATA KERJA;
BAB IV KEWAJIBAN;
BAB V KEPEGAWAIAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2008.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Dinas Daerah tersebut; Untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2002; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
Uraian tugas Kepala Dinas adalah : a. membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; c. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang Komunikasi dan Informatika; d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang Komunikasi dan Informatika sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; e. merumuskan kegiatan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Komunikasi dan Informatika, yang meliputi urusan bidang Pos dan Telekomunikasi, Sarana Komunikasi, Telematika, dan Diseminasi Informasi; g. merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika; h. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional dibidang Komunikasi dan Informatika, yang meliputi urusan bidang Pos dan Telekomunikasi, Sarana Komunikasi, Telematika, dan Diseminasi Informasi serta perumusan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan
Informatika; i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 37 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dram rangkamenunang kelancaran polaksanaan tugas Dm:is
Perindustnert Perdagarkgan Pertambangan den Enengi Kota 8anarbaru
senngga dapat berdaya guna den bernas4 guna secant maksomai
chpaulang pedu adwya togas po&ok. rungs, dan tats kens; Datkva berdasantan po(Lmbangan (nut a sobagaimana dimaksuci dams
pent( ditetapkan dangan Poraturan Waikota
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999; Undang-Undang Nornor 43 Tabun 1999; I/Mang-Lindero Nomor 10 Tahun 2004; UndanctUndang Nandi 32 Tabun 2004; Peraturan Pemennath Noma 38 Ta111X1 2007; Peraturan Marten Dalam Negon Nonsor 57 Tehun2008; Peraturan Daerah Kota Baniarearu Nomor 2 'Tabun 2008; Peraturan Daerah Kota Banarbant Noma 11 Tahun 2038.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Banjarbaru; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi; Kelompok Jabatan Fungsional Dan Unit Pelaksana Teknis; Tata kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
