Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. No. 2021/12, LL Kab Raja Ampat: 12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu Program yang dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat adalah Penurunan Stunting. Dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas program peningkatan gizi dilakukan pada balita. Dalam rangka kegiatan stunting pada masyarakat perlu membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizi
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002; Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penurunan stunting
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No.3 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2022 (12)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan adanya tambahan Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, Perpres No 42 Tahun 2013, Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011, Permenkes No 65 Tahun 2013, Permenkes No 23 Tahun 2014, Permenkes No 25 Tahun 2014, Permenkes No 75 Tahun 2014, Permenkes No 82 Tahun 2014, Permenkes No 71 Tahun 2015, Permenkes No 74 Tahun 2015, Permenkes No 39 Tahun 2016, Permenkes No 43 Tahun 2016, Permenkes No 44 Tahun 2016, Permenkes No 4 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2008, Inpres No 1, Pergub Provinsi Gorontalo No 25 Tahun 2021, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2021, Perbup Boalemo No 69 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Terdiri dari 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2021
PERBUP Kab. Katingan No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, dipandang perlu dilakukan Pelayanan Kesehatan Bagi masyarakat miskin yang ada di kabupaten Katingan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas pelayanan Kesehatan menegaskan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Prinsip pelayanan kesehatan;
2. Tanggung jawab dan wewenang dinas kesehatan;
3. Tanggung jawab dan wewenang RSUD;
4. Penerima Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
5. Fasilitas Pelayanan;
6. Pendanaan; dan
7. Pembinaan dan pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
23
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rumah Sakit Umum Daerah Pakembang BARI
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2020 Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan
tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Walikota
tentang Rumah Sakit Daerah yang bersifat khusus
berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang
Kelembagaan Rumah Sakit Daerah
- bahwa terhadap Kedudukan Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Palembang BARI, perlu dilakukan penyesuian dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 5 Tahun 2014;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 74 Tahun 2012 ;PP No 18 Tahun 2016sebagaimana telah
diubah dengan PP No 72 Tahun
2019;Perpres No 77 Tahun 2015;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 3 Tahun 2020;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No 12 Tahun 2020;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Kedudukan dan Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Dewan Pengawas,Instalasi,Komite,Satuan Pengawas Internal,Kepegawaian .Tata kerja, tata kelola,dan Tata Kelola klinis Pembiayan ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, BAB X
Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah
Kota Palembang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
42 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2022
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA LEMITO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2022 (12)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Lemito Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, Perpres No. 77 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Permenkes No. 3 Tahun 2020, Perda No. 8 Tahun 2016, Perbup No. 47 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah pratama lemito pada dinas kesehatan kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselonisasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan; Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 dan sebagai implementasi pelaksanaannya, perlu diatur tersendiri; Untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 01 Tahun 2012; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/X/2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; jenjang rujukan medis/spesimen; wilayah cakupan rujukan; alur rujukan; syarat rujukan; kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan; penanggungjawab sistem rujukan; informasi dan komunikasi; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; serta monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013.
14 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan
kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen, telah
diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kesehatan Daerah; bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
Pemberi Pelayanan Kesehatan, persyaratan dan besaran
bantuan Jaminan Kesehatan Daerah, serta adanya
penambahan pelayanan yang mendapat jaminan berupa
pelayanan ambulans, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada angka 18 dan angka 19 Pasal 1, dan penambahan angka 30, perubahan pada Pasal 8 huruf c dan penambahan huruf d dan huruf e, perubahan pada Pasal 9 huruf c dan huruf e, Pasal 10, penyisipan Pasal 10A, perubahan Pasal 13 huruf a dan huruf e, penyisipan Pasal 18A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 diubah.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Honor Petugas Puskesmas Dengan Pelayanan Pengembangan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif dan efisien maka diperlukan upaya peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan/Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perwa No. 32 Tahun 2008, Perwa No. 38 Tahun 2010, Perwa No. 56 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis, Petugas Pelayanan Dan Besaran Honor, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
