Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.482 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2021

Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
QANUN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KTM SAMAR KILANG.pdf

Abstrak

Pembentukan Kawasan Perkotaan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2021/NO.151

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama dikawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, maka perlu dikembangkan suatu kawasan pusat perkotaan baru dalam Kabupaten Bener Meriah; Bahwa Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang merupakan program Kementerian Desa untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2AZA tentang program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi, Kawasan samar Kilang masuk kedalam rencana Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional RPJMN 2o2o-zoz4, perlu menetapkan bahwa samar Kilang merupakan salah satu kawasan trasnmigrasi prioritas nasional;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 15 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 3Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2021; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 50 Tahun 2018; Permendes, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013;
Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan dan Batas Wilayah, BAB III Tujuan dan Sasaran, BAB IV Pelaksanaan Pembangunan, BAB V Penyediaan Tanah, BAB VI Pengelolaan, BAB VII Pengembangan Usaha, BAB VIII Pembiayaan, BAB VIX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003

Download :
2020perda3375009.pdf

Abstrak

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2020/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

ABSTRAK:

bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kota Pekalongan sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasla 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, penyisipan Pasal 13A dan Pasal 13B, perubahan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, penghapusan Pasal 17, perubahan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, penyisipan Pasal 26A, dan Pasal 26B, perubahan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, penyisipan Pasal 33A, perubahan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, penghapusan Pasal 39, perubahan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, PAsal 43, Pasal 44, penyisipan Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, PAsal 44E, Pasal 44F, Pasal 44G, Pasal 44H, Pasal 44 I, Pasal 44J, penghapusan Pasal 45, dan Pasal 46, perubahan Pasal 47, Pasal 48, penghapusan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, perubahan Pasal 52, penyisipan Pasal 52A, perubahan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, PAsal 59, Pasal 60, penyisipan Pasal 60A, PAsal 60B, Pasal 60C, PAsal 60D, Pasal 60E, Pasal 60F, Pasal 60G, perubahan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, PAsal 64, penghapusan Pasal 65, penyisipan Pasal 65A, perubahan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, penghapusan Pasal 70, Pasal 71, perubahan Pasal 72, Pasal 73, penghapusan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, perubahan Pasal 77, penyisipan Pasal 77A, perubahan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 dicabut.
162 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022

Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2021/NO.9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
UU No 8 (Drt); UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 2008; PP No 40 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Instruksi Mendagri No 70 Tahun 2021; Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No 16 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Rencana Pembangunan Daerah, BAB IV Ketentuan Peralihan, BAB V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
7 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/N0.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PerPres No 2 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2010; . PERDA Provinsi Banten No 1 Tahun 2010; PERDA Provinsi Banten No 4 Tahun 2012; PERDA Kota Tangerang Selatan No 1 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3.Sistematika; 4. Pengendalian Dan Evaluasi; 5. Perubahan RPJMD; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tabalong No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019

Download :
Perbup No. 09 Th 2018 ttg RKPD Kab. Tabalong Th. 2019.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2018/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka konsistensi prioritas, pedoman, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019, serta program strategis yang telah ditetapkan Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019. Berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019. RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019, serta penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 atau Tahun Kelima. (1) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2019 disusun dengan sistematika: Bab I. Pendahuluan; Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan Bab VI. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
5 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 9 Tahun 2016

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Download :
Perpres Nomor 9 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 9 Tahun 2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
PERMENPAN NOMOR 09 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PEMBAGUNAN daerah - RENCANA

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2022/NO.9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Masa Jabatan 2017-2022, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Masa Jabatan 2017-2022 sesuai dengan tanggal pelantikan akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022; b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2017-2022, akan berakhir pada tahun 2022; c. bahwa berdasarkan Diktum KESATU dan Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang a. pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD; b. pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
341 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 – 2032

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RENCANA TATA RUANG

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 – 2032

ABSTRAK:

Untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dalam rangkamewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarankan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029.
MENGATUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 – 2032

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
106 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016.