PEMBERIAN - PENGURANGAN - POKOK - PAJAK - BUMI - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN - TAHUN - PAJAK - 2023 - dALAM - RANGKA - MENDUKUNG - PEMULIHAN - DAN - PENGUATAN - EKONOMI - DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 dalam Rangka Mendukung Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf e Perda Kab. Bogor Nomor 2 Tahun 2016 Bupati atau Pejabat dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak; dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah ditengah kondisi perekonomian daerah yang belum stabil, perlu disusun kebijakan terkait pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Pengurangan Pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 dalam Rangka Mendukung Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam,
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2001.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup No.9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk tertib administrasi pengelolaan penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dibuat Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kab. Landak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, PMK No. 11/PMK.07/2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 4 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 2 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2015/No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak
Bab III Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Bab IV Dasar pengenaan, Tarif dan TCara Penghitungan Pajak
Bab V Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Bab VI Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Bab VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab VIII Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Bab IX Pemeriksaan Pajak Dan Pemasangan/Penempatan Alat
Bab X Pengawasan dan Penertiban
Bab XI Kedaluwarsa Pajak
Bab XII Ketentuan Pidana
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Daerah Melalui sistem Aplikasi Pajak Daerah secara Online dan Terintegritas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam LHP Nomor : 3.B/LHP/XIX Bjm/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 terdapat temuan pengelolaan pajak hotel dan restoran belum dilaksanakan dengan dengan tertib sehubungan dengan ini perlu memperbaharui Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021 untuk memperjelas muatan sanksi bagi wajib pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Secara Online dan Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pertimbangan Pajak
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
