Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1998 dan ketentuan Pasal 4 PP No. 43 Tahun 2004 serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia perlu adanya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lansia di Kabupaten Cilacap.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; Pelayanan Keagamaan dna Mental Sipiritual; Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kesempatan Kerja; Pelayanan Pendidikan pelatihan; Kemudahan Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah dan Masyarakat; Penyediaan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana dan Prasarana Umum; Pemberian Bantuan Sosial; Perlindungan Sosial; Pemberdayaan Lansia; Pemberian Penghargaan; Komisi Daerah Lansia; Pembinaan dan Pengawasan; Pemberian Sanksi Administrasi; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Tempat pelayanan kesehatan dan sarana prasarana umum yang belum tersedia fasilitas ramah lansia harus menyesuaikan dengan Perbup ini paling lama 5 *lima) tahun sejak PErbup ini diundangkan.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana, maka perlu memberikan bantuan darurat bencana kepada masyrakat dan/atau seseorang korban bencana kepada masyarakat dan/atau seseorang yang terkena dampak bencana. Berdassarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 dan Pasal 64 ayat (1) Perda Kab. Cilacap No. 1 Tahun 2012. Sehubungan dengan terjadinya bencana yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat maka Perbup Cilacap No. 42 Tahun 2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 16 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No. 1 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman pemberian bantuan darurat yang dikelola oleh BPBD Kab CIlacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan; Jenis Bantuan; Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perbup Cilacap No. 42 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 94
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, dan Orang Miskin dalam Kondisi Sakit di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan
bermanfaat serta untuk pemenuhan kebutuhan dasar
minimal dan pelaksanaan Iungsi sosial secara wajar demi
tercapainya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas,
Lansia tcrlantar, Anak terlantar, dan orang miskin dalam
kondisi sakit maka perlu diberikan Bantuan Perlindungan
Sosial, yang dilakukan secara terarah, terencana dan
berkelanjutan serta untuk meringankan penderitaan
masyarakat yang mengalami permasalahan khusus serta
mcndcsak penanganannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas,
Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar Dan Orang Miskin
Dalam Kondisi Sakit di Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386).
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368).
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465).
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP,
BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL,
BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN,
BAB V MONITORING DAN EVALUASI,
BAB VI PEMBIAYAAN,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 93 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Majalengka No. 52 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAl DANA DESA BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 52
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhdir dengan PP No. 43 Tahun 2019. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pebmbangunan desa, pemibinaan kemanyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Cilacap, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan bantuan keuangan kepada Pemeritah Desa yang bersifat khusus, agar tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat aturan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 segaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PP No. 11 Tahun 2019. PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No.9 Tahun 2019; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab CIlacao No. 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketantuan umum; Penyediaan Bantuan Keuangan; Perencanaan dan Pengalokasian; Penyaluran; pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No 46 Tahun 2019 dan Perbup Cilacap No 46 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 91 Tahun 2020
BENCANA - PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN AKIBAT DAMPAK BENCANA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2020/NO.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Dampak Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi kedaan sebagaia akibat dampak bencana alam dan/atau non alam, maka perlu memeberikan bantuan kepada masyarakat dan/atau yang terkena dampak bencana; bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang pedoman Pemberian Bantuan Stimulan perumahan akibat dampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 24 tahun 2007; UU No11 Tahun2 009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 tahun 2019; Perpres No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 46 Tahun 2008; Perka BNPB No 17 Tahun2 010; Perka BNPB No 15 Tahun2 011; Perka BNPB No 5 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 78 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan, jenis bantuan, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Demak perlu disusun langkah-langkah kebijakan strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan data yang menjadi dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan dalam sebuah program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tata kelola program penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, data terpadu kesejahteraan sosial, pemberian penghargaan, peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2015 dicabut.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP No. 14 Tahun 2016 serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyerahan prasaran, sarana dan utilitas umum untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Cilacap No. 11 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Penyerahan dan Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembinaan dna Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan dan Ketentuan Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 89 Tahun 2020
bantuan keuangan khusus desa - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/NO.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Demak, bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui kegiatan bidang infrastruktur yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa; bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan BKK, mekanisme penganggaran, sasaran kegiatan, pengelola kegiatan BKK, penyelenggaraan tingkat desa, verifikasi dokumen administrasi, verifikasi lapangan, verifikasi dokumen pencairan, laporan pertanggungjawaban, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
62 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
