Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2019-2020 Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 11 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP PerUU No 38 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 1964. PP No 22 Tahun 1982; PermenPU 6/PRT/M/2015; PermenPU No 10/PRT/M/2015; Permen PU No 12/PRT/M/2015; PermenPU No 17/PRT/M/2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembagian Golongan Sawah; Waktu Tanam; Pola Tanam; Sistem Pembagian Irigasi dan pemberian Air Irigasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mulai berlaku pada Bulan Oktober 2019 (awal Musim Tanam) dan berakhir pada Bulan September 2020 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 42 Tahun 2016
PEDOMAN PENGANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2016/No. 42 Seri E Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganggaran Biaya Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, wajib dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, termasuk usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; bahwa pembiayaan terhadap penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab pemrakarsa suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; bahwa untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penganggaran biaya penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun pedoman penganggaran biaya penyusunan dokumen tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran Biaya Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penganggaran Biaya Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 42 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Serta Pegawasan Pemulihan Akibat Pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan
akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
3);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang
Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta
Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001; Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008;
1.KETENTUAN UMUM; 2.PERIZINAN; 3.PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 ) DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN; 4.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 5.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
-
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Pestisida Yang Ramah Lingkungan
ABSTRAK:
a. bahwa serangan organisme pengganggu tanaman terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu menggunakan pestisida untuk melindungi tanaman;
b. bahwa penggunaan pestisida harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Pestisida Ramah yang Ramah Lingkungan;
UU No 9 Th 1956, UU No 32 Th 2009, UU No 36 Th 2009, UU No 23 Th 2014, UU No 22 Th 2019, PP No 7 Th 1973, PP No 17 Th 1980, PP No 6 Th 1995, Permen Pertanian No 107/Permentan/Sr.140/9/2014, Perda Kota Padang No 6 Th 2016
Sistematika Peraturan Ini sebagao berikut:
Ketentuan Umum
Klasifikasi Pestisida
Pelaksanaan Kewajiban Penyedia dan Penggunaan Pestisida yang ramah lingkungan
Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Pestisida yang Ramah Lingkungan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilestarikan; bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, perlu melakukan penanaman dan perawatan pohon berbasis partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu a menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Per otaan Tanjung Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penanaman Dan Perawatan Pohon Berbasisi Partisipasi Masyarakat Pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Fungsi
3. Lokasi
4. Penyelenggaraan Penanaman Dan Perawatan Pohon
5. Penebangan, Pemindahan, Penanaman Dan Penggantian Pohon
6. Sanksi
7. Ketentuan Lain-Lain
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan untuk mempermudah
pelayanan pembayaran, perlu penugasan kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah
meningkatkan pelayanan persampahan/ kebersihan
melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai
peran dalam melakukan optimalisasi retribusi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan
ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentangBadanUsahaMilikDaerah,danPasal54ayat
(7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes,
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan
kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk
mendukung perekonomian daerah dan
menyelenggarakanfungsikemanfaatanumumtertentu
dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan
kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek dan Objek Penugasan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kebersihan Dan Lingkungan Oleh Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat
ABSTRAK:
untuk mendukung percepatan dan pencapaian pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang bersih serta sehat, diperlukan penanganan secara terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat; pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang bersih serta sehat secara terpadu, perlu dilakukan pengaturan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2005;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan kebersihan dan lingkungan meliputi:
a. Pekarangan rumah/kantor/sarana umum;
b. Lingkungan rumah/kantor/sarana umum; dan
c. Sarana dan prasana umum lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018
PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun
2017 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD) Provinsi Bengkulu memiliki tugas terhadap
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Agar dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
perlu penetapkan peraturan Gubernur tentang
Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi
Bengkulu.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 68 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pedoman umum, mekanisme dan tata kerja tim koordinasi penataan ruang provinsi Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 42 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
