Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.392 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 18 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL_No__17_Tahun_2013 wis.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal Nomor 15 Tahun 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 13 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwali 13-2013 (ekstrak).pdf

BMD – PEDOMAN KAPITALISASI

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2013/13, LL SEKOT AMBON : 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah, perlu adanya suatu Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah untuk semua SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kapitalisasi Barang Milik Daerah, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang unsur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya. Pencatatan BMD dilakukan dalam Buku Persediaan dan Buku Inventaris.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penentuan harga Minimal Penjualan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO-13-2013.pdf

harga-minimal-penjualan-kendaraan-dinas-pedoman-penentuan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2013/NO.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penentuan harga Minimal Penjualan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah berupa kendaraan dinas yang dinilai sudah tidak ekonomis, berdaya guna dan lebih menguntungkan daerah apabila dilaksanakan penjualan perlu dibuat pedoman penentuan harga minimal penjualan kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perwali No. 8.a Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penetapan Pedoman Penentuan harga Minimal Penjualan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2013.
3 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura No. 7 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

2.-PerWali-Jayapura-No-7-...Kapitalisasi-BMN.pdf

pedoman-kapitalisasi-bmd

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD. 2013/NO. 77

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Walikota Jayapura Nomor 59 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini dibahas mengenai maksud dan tujuan, pengeluaran dikapitalisasi, pengeluaran tidak dikapitalisasi, batas minimum kapitalisasi aset tetap dan pencatatan barang milik daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2013.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO 3 TH 2013.doc

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwako Tomohon No 02 Tahun 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 16B Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

5064PERWALI_NO_16-B_TAHUN_2012.pdf

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16B, BD.2012/NO.63

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta, dan guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang azas, maksud dan tujuan, tata hubungan kerja, mekanisme proses pengadaan barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012.
30 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 332 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembakuan Kodefikasi Lokasi Dan Barang Milik Daerah Kota Bandung

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

332.per.Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013.