Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2023/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Kemudahan Berusaha;
4. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
5. Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
18 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.47 Tahun 2012; Permensos No.9 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tana Tidung No.12 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme dan prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), tata cara pelaporan, bentuk penghargaan dan tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan, serta prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2),
dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan, perlu mengatur Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan; bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan, tetapi dikarenakan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Perusahaan Pelaksana TJSLP; Mekanisme dan Prosedur TJSLP; Pembentukan FTJSLP; Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Kewajiban, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 26 Tahun 2023
RINCIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - ORGANISASI - DINAS - KETENAGAKERJAAN - PERINDUSTRIAN - DAN - PERDAGANGAN - KABUPATEN - BATU - BARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 26 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Barasehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Kemetrologian, TATA KERJA, KETENTUAN LAIN - LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagai Pelaksana Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Dasar (Bottom Ash) PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000MW
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung kebijakan
Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional yang berada di wilayahnya; bahwa dengan adanya rencana pengelolaan dan
pemanfaatan limbah abu terbang (fly ash) dan abu dasar
(bottom ash) PLTU Batang untuk mendukung program
pembangunan di Kabupaten Batang dan dengan adanya
Nota Kesepakatan antara PT. Bhimasena Power Indonesia
dengan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor: 0002/BPI
IA/1/2023-Nomor: 019.6/01/KB/2023 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu
Dasar (Bottom Ash) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di
Kabupaten Batang (PLTU Batang), maka perlu menugaskan
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang
untuk melaksanakan kerja sama; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada
Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha
Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Sebagai Pelaksana Kerja Sama Pengelolaan dan
Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Dasar
(Bottom Ash) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan dan Jangka Waktu Penugasan
Bab III Pendanaan dan Dukungan Pemerintah Daerah
Bab IV Pelaporan
Bab V Pengawasan dan Pengendalian
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji
Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organ, Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerja Sama dan Pelaporan, Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2011 dicabut.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat melaluikontribusi penambahan nilai dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu mengelola jenis bahan bakar minyak tertentu secara optimal;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014; Peraturan Sadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi; Pelaporan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
2 halaman peraturan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2023
tata kerja forum tanggung jawab sosial dan lingkungan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2023/NO.20, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata. Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Organisasi Forum; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017
2 Halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2023/NO.19, LL Kab. Kubu Raya : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan; Program; Pembiayaan; Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Pengharagaan dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2023.
2 Halaman dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha
dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan;
b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas maka diperlukan instrumen pengaturan sebagai
Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pesawaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 47 Tahun 2012, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Halaman : 7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
