Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.140 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERBUP NO. 63 TAHUN 2023 ...N KONAWE SELATAN.pdf

anggaran

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20 17 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba}:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O18 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badal Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 700); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2O18 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); I 1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ANGGARAN DASAR BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 160 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar

Download file:

Perbup Gunungkidul No 59 Tahun 2023.pdf

dinas perdagangan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2023/NO. 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang dicabut: 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 160); dan 2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 161);
Jumlah Halaman: 11 HLM, Lampiran: 2 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

2023pb3308057.pdf

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2023/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Penyelenggaraan, Penghargaan, Sistem Informasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 56 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Cianjur No. 23 Tahun 2016 tentang Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur

Download file:

2023pb3203056.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download file:

PERBUP NO. 52 TAHUN 2023 ... DAN PERDAGANGAN.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdaga ngan; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477). 9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambaahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
peraturan Bupati Bantaeng Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 79)
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

2023pb3323050 ocr.pdf

peningkatan-penggunaan-produk-dalam-negeri

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama; b. bahwa untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri perlu dilakukan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri; c. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Temanggung, perlu disusun suatu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/ PER/1/2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Produk Unggulan Daerah; b. Produk Dalam Negeri; c. TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan; d. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri; e. tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; f. upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan g. pelaporan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 46 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan Perseroan Terbatas sebagai Anak Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERBUP NO. 46 TAHUN 2023.pdf

perumda

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023, Nomor 46

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Perseroan Terbatas sebagai Anak Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ; 4. -2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peratura Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 22);
Peraturan ini mengatur mengenai kewenangan dan pembentukan, mitra kerja, tempat kedudukan, anggaran dasar, modal dan saham, pemegang saham, organ dan pegawai anak perusahaan, tempat pemanggilan dan pimpinan RUPS, kuorum, hak suara dan putusan RUPS, manajemen perusahaan, dewan komisaris, tugas dan wewenang, perencanaan,operasional dan pelaporan, penggunaan laba bersih, penggabungan perusahaan, pembubaran dan likuiditas pada perumda dikabupaten kolaka

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
29 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Kulon Progo No.22 Tahun 2012 ttg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Download file:

Perbup Kulon Progo No 45 Tahun 2023.pdf

perusahaan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2023/NO.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah; c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak selaras dengan program pembangunan daerah sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Umum; Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Sekretariat Bersama, Tata Cara Pemenuhan TSP; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan yang dicabut: eraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Jumlah halaman: 16 HLM; Lampiran: 1 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...MENANJAK BAHAGIA.pdf

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023;
Ketentuan Umum; Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
1 Halaman dan 4 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...UPATEN KUBU RAYA.pdf

pelindungan dan pemberdayaan koperasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa peran dan kedudukan koperasi sangat strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan khususnya koperasi jasa yang berperan dalam kelancaran proses bongkar muat di daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang~Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Kriteria; Kelembagaan dan Kemitraan; Pemberdayaan Koperasi; Pelindungan; Perizinan; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
2 Halaman dan 8 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.