PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 468 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021
Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkumham No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2012
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraa Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Hulu Sungai Selatan No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2015 Tentang Peninjau Tarif Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak Pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2023
Bantuan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 16 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 25 Tahun 2016
PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 26 Tahun 2017
Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang Periode Tahun 2017-2022

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan