Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, disebutkan standar Kompetensi lulusan Sekolah Menengah Atas diperkaya dengan keunggulan kompetitif;
sehubungan dengan maksud pada huruf a, masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, perlu menyelenggarakan Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 57 Tahun 2021; Permendikbud No. 62 Tahun 2014; Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Program Dual Track pada Sekolah Menengah Atas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
7 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2023
Kesehatan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman - pendidikan dan pelatihan
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74004
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi layanan pada Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah diperlukan standar pelayanan minimal dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 79 Th. 2018; Permenkes No. 4 Th. 2019
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman kepada Puslatkesda dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang meliputi jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian; pelaksana; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
9 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (6), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022; Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Thun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2018
25 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74002
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru pada jalur afirmasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 perlu diubah.
Dasar hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021
PERGUB ini mengatur mengenai Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru std dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 54002)
4 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74001
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu pengaturan mengenai tarif layanan diatur dengan Peraturan Gubernur;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012.
Jenis Layanan Dan Tarif Layanan; Pengendalian; evaluasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
mencabut Pergub Nomor 58 Tahun 2019
tidak ada peraturan yang akan di atur
16 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membangun perilaku dan budaya antia korupsi diperlukan upaya menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, pekerja keras, mandiri dan sederhana melalui Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; bahwa pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pengoptimalan upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam pencegahan tindak pidana korupsi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 10, Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Riset dan
Inovasi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2014, UU No. 13b Tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2019, PP No. 20 Tahun 2005, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 38 Tahun 2017, PP No. 112 Tahun 2020, PP No. 78 Tahun 2021,
Peraturan bersama meneristekdan mendagri No.3 Tahun 2021, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No. 17 Tahun 2016, Permendagri No. 104 Tahun 2018, Perda No. 4 Tahun 2019, Perda No.6 Tahun 2021, pergub No. 56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset Dan
Inovasi Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Halaman 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2022
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021
Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 113 .Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2022
Kepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedomanpendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian ljin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan Pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat berbasis kompetensi, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Gubemur Nomor 128 Tahun 2019
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perencanaan Tugas Belajar; BAB III jenis, Jenjang, Program dan Jangka Waktu; BAB IV Persyaratan; BAB V Prosedur dan Tata Cara; BAB VI Kewenangan; BAB VII Hak dan Kewajiban; BAB VIII Pembatalan, Pemberhentian dan Pengakhiran; BAB IX Sanksi; BAB X Monitoring dan Evaluasi; BAB XI Sistem Informasi Tugas Belajar; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
19 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk menghasilkan lulusan tenaga menengah terampil sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan sinergitas peran Pemerintah Daerah Provinsi, Industri, dan Dunia Kerja, serta peran Masyarakat dalam mendorong revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; ; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2015; Perpres No. 68 Tahun 2022; Peraturan BNSP No. 1 Tahun 2017; Permendik No. 34 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2012
Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Revitalisasi SMK Bab III Kerja Sama Bab IV Sertifikasi Kompetensi Bab V Kurikulum Bab VI Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bab VII Sarana dan Prasarana Bab VIII Pengelolaan Lembaga Bab IX Pendampingan Untuk SMK Swasta Bab X Peranan Pemerintah Daerah Bab XI Pembiayaan Bab XII Digitalisasi Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
