Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 463 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 244 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pengerjaan Dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing Dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey Dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan Sumber Daya Alam

Download file:

pp no 244 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Download file:

pp no 039 tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 127 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Sumber Daya Alam

Download file:

Perpres Nomor 127 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Kurator Koleksi Hayati

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 127, LN 2024 (234) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati. Tunjangan Kurator Koleksi Hayati adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Kebun Raya

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya

Download file:

Perpres Nomor 83 Tahun 2023.pdf

Kebun Raya

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN 2023 (161) : 21 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Kebun Raya

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kebun raya yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi, perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan perguruan tinggi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kebun raya dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan kebun raya meliputi: 1) penyusunan rencana pengembangan kebun raya; 2) pembangunan kebun raya; 3) pengelolaan kebun raya; dan 4) pembinaan dan pengawasan. Fungsi kebun raya terdiri atas konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 21 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Abstrak

Sumber Daya Alam Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Download file:

Perpres Nomor 37 Tahun 2023.pdf

Kebijakan Nasional - Sumber Daya Air

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 37, LN.2023/No.88, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air dan berdasarkan Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan nasional sumber daya air.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Jaknas SDA terdiri atas: 1) kebijakan umum; 2) kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan; 3) kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 4) kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air; 5) kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 6) kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 44 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11; lampiran hlm 12 sd 44)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dewan Sumber Daya Air Nasional

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

Download file:

Perpres Nomor 53 Tahun 2022.pdf

Dewan - Sumber Daya Air - Nasional

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 53, LN.2022/No. 88, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Perpres tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) susunan organisasi; 3) pemilihan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional). Dewan SDA Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2017.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Abstrak

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perpres Nomor 60 Tahun 2021.PDF

Perpres Nomor 60 Tahun 2021 - Lampiran(1).pdf

Penyelamatan - Danau Prioritas Nasional

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 60, LN.2021/No.143, jdih.setkab.go.id : 14 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

ABSTRAK:

Untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai penetapan 15 Danau Prioritas Nasional yang ditetapkan berdasarkan kriteria: 1) mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan Air Danau, pengurangan volume tampungan Danau, pengurangan luas Danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas Air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat; 2) memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan; dan/atau 3) tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/ atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor Air dan/atau Danau. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Pendanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Abstrak

Sumber Daya Alam Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Download file:

Perpres Nomor 46 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Download file:

PERPRES No.29 TH 2009.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Alam

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sumber Daya Alam

Download file:

Perpres No.9 Tahun 1964.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1961.