Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Memberikan Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1951
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1951
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Menyatakan Berlakunya "Epidemie Ordonnantie" (lembaran Negara 1911 NO. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (Penyakit Lumpuh Kanak-Kanak)
Abstrak
Kesehatan
Download file:
PP No. 73 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Perubahan-Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 50 Tahun 1951 tentang Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
Download file:
PP No. 72 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pembubaran "Raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" dan Pembentukan "Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" dan "Direktorium Untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 263 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dewan Survey Dan Pemetaan Nasional Serta Komando Survey Dan Pemetaan Nasional
Download file:
PP No. 71 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 31 Tahun 1952 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 70 Tahun 1951, Mengenai Peraturan Istimewa Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
Download file:
PP No. 70 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-Perwakilan Resmi Negara-Negara Asing Direpublik Indonesia Beserta Anggauta-Anggautanya
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
PP No. 69 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri dan Anggauta-Anggautanya
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
PP No. 68 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan