Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1951
Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mencabut :
  1. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1951
Penempatan D.P. Tuyn Sebagai Kepala Kantor Akuntan Pajak Di Negeri Belanda

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perpajakan

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1951
Mengubah "Grondhuur-Ordonnantie" (S. 1918 No. 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20)

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1951
Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)

Kebijakan Pemerintah

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1951
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1951
Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-Sisa Rekening Koran dan Hutang-hutang Lain Dari De Javasche Bank yang Sekaligus Dapat Ditagih.

Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

Perekonomian

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 15 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1951
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Mengubah :
  1. UUDrt No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1951
Perubahan "Tabaksaccijnsverordening" (STAATSBLAD 1932 NO. 560).

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan