Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.482 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

Download file:

PP No. 27 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Penetapan Kota Besar Bandung sebagai Tempat Rapat-Rapat Konstituante

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PP No. 16 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1955

Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 38 Tahun 1954 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
PP No. 20 Tahun 1953 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

Download file:

PP No. 22 Tahun 1955.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Perubahan "Jachtverordening Java En Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247)

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 22 Tahun 1953 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nomor 28 Tahun 1953 ) dan Penetapan Pengubahan "Jachtverordening Java En Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr. 247)

Download file:

PP No. 016 Tahun 1953.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 43 Tahun 1952 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Download file:

PP No. 58 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Perubahan Rayon Kemahalan

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 26 Tahun 1952 tentang Pengubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Daerah

Download file:

PP No. 51 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Tarip Uang Tera

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 5 Tahun 1962 tentang Tarip Uang Tera

Diubah dengan

PP No. 36 Tahun 1958 tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera

Download file:

PP No. 14 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1951

Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PP No. 6 Tahun 1951.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perpres Nomor 59 Tahun 2023.pdf

Kebijakan Nasional - Keamanan - Keselamatan - Penegakan Hukum - Wilayah Perairan - Indonesia - Wilayah Yurisdiksi

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 59, LN 2023 (122) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 13 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kebijakan Nasional KKPH menjadi acuan rencana strategi dan rencana kerja Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis, dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan Nasional KKPH berlaku untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Dalam hal terdapat perkembangan lingkungan strategis, kepentingan nasional, dan rencana pembangunan nasional, Kebijakan Nasional KKPH dapat dilakukan peninjauan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Lampiran file: 49 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Abstrak

Sumber Daya Alam Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Download file:

Perpres Nomor 37 Tahun 2023.pdf

Kebijakan Nasional - Sumber Daya Air

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 37, LN.2023/No.88, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air dan berdasarkan Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan nasional sumber daya air.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Jaknas SDA terdiri atas: 1) kebijakan umum; 2) kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan; 3) kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 4) kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air; 5) kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 6) kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 44 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11; lampiran hlm 12 sd 44)

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1956.